Jakarta, Gesuri.id - Sikap dan posisi militer Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 memperlihatkan kondisi psikologis dan hirarki komando tentara pendudukan yang sedang berada di titik nadir krisis.
Pada hari itu, Markas Besar Militer Jepang di Jawa (Gunseikanbu) dan Komando Tentara ke-16 di Batavia mengalami guncangan birokrasi yang amat parah.
Di satu sisi, pimpinan militer Jepang di Jakarta baru saja menyambut kepulangan Bung Karno dan Hatta dari Dalat dengan skenario formal pembentukan negara Indonesia melalui PPKI.
Namun di sisi lain, pada tanggal 14 Agustus tersebut, telegram rahasia bernada amat darurat dari Markas Besar Kekaisaran di Tokyo mulai mengalir masuk ke meja Markas Komando Tentara ke-16, memerintahkan pembekuan seluruh aktivitas politik di wilayah pendudukan.
Dilema moral dan militer yang dihadapi oleh pimpinan Staf Tentara ke-16 Jepang di Jawa pada tanggal 14 Agustus 1945 terekam secara jelas dalam instruksi dan penegasan Kepala Staf Pemerintah Militer (Gunseikan), Mayor Jenderal Yamamoto Moichiro, saat memberikan pengarahan internal kepada para perwira senior dan pejabat intelijen di Batavia:
"Mulai hari ini, tugas utama Tentara Enam Belas adalah mempertahankan ketertiban umum dan status quo di Jawa sesuai petunjuk Komando Tertinggi. Kami tidak lagi berada dalam posisi untuk menyetujui, meresmikan, atau memfasilitasi perubahan politik apa pun di Indonesia. Setiap langkah yang dapat menimbulkan kekacauan, mengganggu ketertiban, atau memicu tindakan militer retaliasi dari pihak Sekutu harus dicegah dengan segala cara. Kedudukan kita kini adalah penjaga keamanan sementara hingga pasukan Sekutu mengambil alih."
— Mayor Jenderal Yamamoto Moichiro (Gunseikan / Kepala Staf Tentara ke-16 Jepang di Jawa, 14 Agustus 1945)
Penjabaran mendalam mengenai dampak dari posisi dan instruksi militer Jepang pada 14 Agustus 1945 ini sangat menentukan arah sejarah Indonesia.
Pernyataan dan instruksi Mayor Jenderal Yamamoto tersebut menandai berbaliknya sikap Jepang secara drastis, dari yang semula berakting sebagai "pelindung dan pembebas" Asia menjadi agen penjaga status quo demi kepentingan pendaratan pasukan Sekutu.
Otoritas militer Jepang di Jawa berada dalam ketakutan luar biasa bahwa jika mereka mengizinkan Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan di bawah bendera PPKI, Sekutu akan menganggap militer Jepang melakukan pembangkangan terhadap syarat-syarat penyerahan diri, yang berisiko menyeret para jenderal Jepang ke pengadilan kejahatan perang.
Dampak langsung dari perubahan sikap militer Jepang pada 14 Agustus ini terasa saat Bung Karno dan Mohammad Hatta mencoba melakukan konfirmasi resmi mengenai kabar kekalahan Tokyo kepada pimpinan Gunseikanbu.
Para pejabat militer Jepang di Batavia pada sore hingga malam hari tanggal 14 Agustus memilih untuk berpura-pura tidak tahu (play dumb).
Mereka mengelak dengan alasan belum menerima radiogram resmi dari Kaisar Hirohito, padahal secara internal pada tanggal 14 Agustus tersebut kantor-kantor Kempeitai dan Markas Tentara ke-16 sudah sibuk membakar dokumen-dokumen rahasia, peta militer, serta daftar nama agen intelijen untuk menghilangkan jejak sebelum kedatangan tentara Sekutu.
Kondisi ambigu dan evasif (mengelak, menghindar) dari pihak Jepang pada 14 Agustus ini menimbulkan dampak politik-militer yang amat dahsyat di Tanah Air.
Di satu pihak, pembekuan skenario Dalat oleh Jepang membuat prosedur resmi kemerdekaan yang dirancang Bung Karno melalui PPKI terhenti secara mendadak.
Pihak Jepang menolak memberikan izin rapat atau penerbitan dokumen negara baru.
Di pihak lain, sikap tertutup dan kepura-puraan pimpinan militer Jepang pada 14 Agustus justru makin meyakinkan Golongan Muda dan Sutan Sjahrir bahwa Jepang telah benar-benar lumpuh dan tidak bisa lagi dipercaya.
Dampak jangka panjang dari sikap militer Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 adalah terciptanya dorongan tak terelakkan bagi bangsa Indonesia untuk memutus total ketergantungan pada Jepang.
Penolakan jenderal-jenderal Jepang di Batavia untuk memfasilitasi kemerdekaan pada 14 Agustus menjadi pemicu utama yang memaksa perjuangan kemerdekaan Indonesia keluar dari jalur diplomasi prosedural rancangan fasis menuju kancah revolusi kedaulatan murni, yang dalam waktu kurang dari 72 jam kemudian bermuara pada Proklamasi 17 Agustus 1945.
(Berbagai sumber)
