Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends komitmen mengawal sejumlah program pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk daerah Maluku di tahun 2025.
Beberapa program yang dinilai tidak mengalami perubahan di tengah kebijakan efesiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto adalah bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Memang di Dikdasmen saat ini telah terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp 7 Triliun, namun untuk program-program inti seperti beasiswa PIP, BOS dan juga untuk Kemendiktisaintek berupa beasiswa KIP tetap akan kita kawal dan tidak akan terganggu,” ungkap Mercy kepada wartawan di Ambon, Senin 28 April 2025.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini mengaku, untuk bantuan PIP yang diperuntukkan untuk siswa SD, SMP, SMA dan SMK di Maluku, tahun ini lewat aspirasi yang diterimanya, akan disalurkan sebanyak kurang lebih 54 ribu paket beasiswa.
“Saat ini masih dalam tahap pendataan atau identifikasi oleh relawan-relawan dan akan kami jalankan di 11 kabupaten/ kota di Maluku untuk sekolah negeri dan swasta,” tandasnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
Diakuinya proses identifikasi ini dilakukan agar benar-benar siswa-siswi yang menerima PIP dapat memenuhi syarat yang ditetapkan, meskipun semua data siswa atau siswi di Maluku ada dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun perlu benar-benar dilihat lagi.
Mercy menjelaskan, penyaluran bantuan PIP memang menggunakan dua skema atau jalur. Skema pertema yakni PIP Reguler yang langsung disalurkan Kemendikdasmen ke Dinas Pendidikan Provinis /Kota/Kabupaten dan skema kedua lewat adalah program PIP aspirasi masyarakat lewat anggota DPR RI di Komisi X.
“Awalnya jatah aspirasi yang harus saya jalankan itu mencapai 66 ribu paket beasiswa. Namun ada pemotongan 20 persen yang menjadi kebijakan fraksi PDI-P dan akan disalurkan ke Provinsi Malut dan daerah 3T lainnya, sehingga yang tersisa 54 ribu beasiswa yang masuk ke Maluku,”urainya.
Menurut Mercy, kebijakan internal PDI-Perjuangan ini sudah menjadi tanggungjawab bersama, selain mewujudkan rasa solider kepada daerah lain, tapi juga menjadi bargaining kebijakan yang efeknya juga akan diterima oleh Maluku.
“Jadi ini menjadi sikap PDI-Perjuangan untuk memastikan bahwa semua program ini dapat dinikmati secara adil oleh daerah-daerah lain yang juga membutuhkan program serupa,” tandasnya.
Bukan saja soal program beasiswa atau program pendidikan, semua kader partai yang duduk di parlemen juga ikut berbagi sesuai bidang atau komisi yang ditempati, sehingga banyak pula teman –teman yang ikut menopang program untuk Maluku dari bidang lainnya.
Selain program beasiswa, Mercy juga menambahkan pihaknya juga akan tetap mengawal penyaluran dana BOS yang disalurkan untuk Maluku. Pegawasan ini dilakukan untuk memastikan peyaluran dana BOS tidak asalan saja tapi benar-benar dikelola secara professional.
Baca: Ganjar Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Aktif Sebagai Sekjen
“Jika total jumlah dana BOS yang disalurkan untuk Maluku ini dihitung, maka jumlahnya akan mencapai trilunan rupiah, masak pendidikan di daerah kita tidak maju? Berarti ada ‘something wrong”. Artinya tata kelola dana BOS ini tidak beres,” bebernya.
Mercy pun meminta dukungan semua masyarakat Maluku agar program pendidikan di Maluku ini, dapat dikawal dengan maksimal, karena tahun ini menjadi tahu pertama dirinya berada di Komisi X, sehingga system masih sementara ditata.
“Saya pastikan di kunjungan berikutnya akan tetap berkoodinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk membicarakan isu-isu pendidikan di Maluku, karena dengan kita garap bersama maka kita telah menyelesaikan satu faktor penentu penurunan angka kemiskinan di Maluku,” tutupnya
