Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Mercy Chriesty Barends menyampaikan tujuh poin penting tentang kondisi Indonesia menuju Net Zero Emission [NZE] atau kondisi dimana emisi karbon sepenuhnya diserap oleh bumi atas upaya manusia.
Politisi PDI Perjuangan asal Maluku ini menjelaskan, pandemi Covid-19 telah memberi dampak multidimensi, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Indonesia, kata dia, saat ini telah menerapkan seperangkat kebijakan pemulihan ekonomi domestik lewat fiskal rescue dan recovery spending policies yang besar.
Kebijakan pemulihan ekonomi nasional maupun kawasan regional Asia akibat Pandemi Covid-19 ini dapat menjadi peluang emas untuk mendorong pemulihan ekonomi secara komprehensif sekaligus memperkuat pembangunan hijau untuk mencapai target Net Zero Emission.
“Kami berharap hal ini dapat mendorong Asian Comprehensive Recovery Framework untuk segera disiapkan dan dilaksanakan di kawasan Asia,” kata Mercy dalam Workshop Perubahan Iklim yang difasilitasi The International Conference of the Asian Political Parties [ICAPP] dengan tema “The Role of Political Parties in Asia to Achieving Net Zero”.
Baca: Jateng Siap Sesuaikan Kebijakan Pengendalian COVID-19
Workshop ini melibatkan sebanyak 27 nara sumber yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah (The Ruling Party) negara-negara Asia dan organisasi internasional yang digelar secara virtual, Kamis (9/12).
Di sesi kedua dengan judul “Meningkatkan Respons Partai Politik di kawasan Asia dan Global Untuk Mencapai Net Zero”, Mercy Barends mengatakan, Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (COP26) yang telah usai digelar di Glasgow, Skotlandia harus lebih disikapi terkait agenda utama yang menjadi fokus yang ditetapkan.
Untuk itu, kata Mercy, empat agenda utama yang meliputi langkah perubahan komitmen pengurangan emisi yang lebih ambisius, memperkuat mitigasi dan adaptasi pengurangan emisi, kemudian aliran pendanaan untuk aksi iklim dan peningkatkan kerjasama internasional dalam transisi energi dan transportasi ramah lingkungan harus terus diupayakan.
“Kita berharap Negara-negara Asia dapat meningkatkan pemenuhan target Nationally Determined Contribution [NDC] dan Strategi Jangka Panjang yang terukur untuk mencapai penurunan panas bumi pada titik 1,5°C,” pungkas dia.
Mercy mengakui, pada fase persiapan menuju COP26, masing-masing negara Asia telah menegaskan kembali target NDC-nya bahkan beberapa negara menetapkan secara lebih ambisius, termasuk menyiapkan roadmap net zero secara komprehensif baik aspek mitigasi, adaptasi maupun ketahanan atas dampak perubahan iklim global.
Meski demikian, selama COP26 berlangsung, negara-negara di kawasan Asia telah berkomitmen pada tingkatan yang berbeda-beda. Terdapat lima komitmen itu, masing – masing : penghapusan penggunaan Batubara, pengurangan Metana, interkoneksi jaringan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan [EBT], efisiensi produk dan target Net Zero.
Dikatakan, Indonesia telah menyatakan komitmennya pada 4 hal di atas. Pengecualian untuk interkoneksi jangan listrik berbasis EBT, karena sementara dalam fase transisi energi.
Sedangkan, khusus untuk penghapusan penggunaan batubara belum bisa dipenuhi yakni penghentian ijin operasi PLTD berbasis energi batubara, karena sejumlah PLTU basis kontraknya masih sementara berjalan.
Mercy juga memaparkan posisi Indonesia yang saat ini memegang posisi strategis sebagai Anggota G20 dan akan menjadi tuan rumah Presidency G20 tahun depan.
Dalam momentum ini akan diangkat tiga agenda utama, yaitu “Pemulihan Inklusif, Transformasi Digital dan Transisi Energi”.
Indonesia, tambahnya, diharapkan dapat mewakili suara negara-negara berkembang dan negara miskin dalam Presidency G20 tersebut untuk membangun kolaborasi global yang adil dan setara.
“Kita akan memperkuat komitmen dan tanggung jawab kritis dan penting dari negara-negara maju kepada negara berkembang, miskin dalam pemenuhan mitigasi emisi karbon global,” urainya.
Dikatakan, PDI Perjuangan sebagai The Ruling Party dari Pemerintahan Presiden Jokowi memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target NDC.
Komitmen ini telah dikuatkan oleh DR. HC Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang telah mendeklarasikan ‘Gerakan Politik Hijau’ sejak tahun 2017. Hal ini, sekaligus untuk mendukung Implementasi Perjanjian Paris.
Sikap politik ini telah direalisasikan dalam kebijakan, program prioritas, dan instruksi partai untuk diimplementasikan oleh seluruh struktural partai di semua jenjang di seluruh Indonesia. Antaranya, melalui aksi nyata seperti penanaman pohon, pembersihan bantaran sungai dan kali, pola hidup sehat dan menjaga lingkungan hijau, pengembangan start up UMKM dengan memanfaatkan teknologi dan bahan dasar yang ramah lingkungan.
Partai juga telah mendorong para anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menjalankan fungsi parlemennya dengan baik untuk memastikan alokasi green budget meningkat dari tahun ke tahun.
"Kita juga memperkuat green legislation lewat produk undang-undang yang berbasis pembangunan rendah karbon, pengawasan terhadap pembangunan yang berkelanjutan, berperspektif lingkungan untuk mensejahtarakan masyarakat serta memperkuat diplomasi antar parlemen untuk mencapai Pembangunan Global Berkelanjutan,” jelasnya.
Baca: Jadi Solusi Alternatif, Mercy Dorong Pembangunan PLTS
Selain itu, tambah Mercy, Ketua DPR RI, DR. HC. Puan Maharani dalam berbagai forum nasional maupun internasional telah menegaskan komitmen yang tinggi terhadap Aksi Perubahan Iklim untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca.
Kinerja DPR RI dalam mendukung net zero dan targetnya telah disampaikan. Saat ini Komisi VII DPR RI sementara membahas RUU Energi Baru dan Terbarukan, Komisi XI sementara membahas RUU Reformasi Peraturan Perpajakan/HPP (yang memuat di dalamnya tentang mekanisme pajak karbon).
Kemudian, DPR RI juga mendukung alokasi anggaran penelitian dan inovasi berbasis kebijakan ramah lingkungan setiap tahun sebesar 3-5T, transisi energi lewat subtitusi energi primer dari BBM Fosil dengan B30, co-firing Biomass/Biogas; Konversi energi fosil ke Energi Baru Terbarukan baik berbasis tenaga Surya, Bayu, Air, arus laut, dan seterusnya.
Di akhir paparannya, Legislator asal Maluku ini meminta dukungan internasional untuk mempercepat pencapaian net zero harus dilakukan melalui dialog, negosiasi dan pencapaian komitmen yang adil, transparan dan setara antara negara maju dan berkembang di kawasan Asia.
“Kami juga meminta tentang transfer pengetahuan, keterampilan dan teknologi, carbon cap and trading, dukungan pendanaan global terkait perubahan iklim, khusus dalam hal transisi energi melalui peningkatan energi terbarukan, konservasi energi dan efisiensi energi dapat memperkuat kerjasama global dalam green development untuk penciptaan lapangan kerja yang berbasis green jobs,” tutupnya
