Jakarta, Gesuri.id - Perubahan sistem dalam dunia pendidikan, tak bisa dihindari. Tapi apabila perubahan itu terjadi tanpa arah yang jelas, justru akan membuat kacau sistem tersebut.
Hal tersebutlah yang menjadi sorotan tajam dari Komisi X DPR RI. Sebab, baru-baru ini Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut akan menghapus Kurikulum Merdeka.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
Kemudian akan membuat Kurikulum baru di mana Penjurusan IPA IPS kembali diterapkan.
Padahal, Kurikulum Merdeka sendiri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di seluruh sekolah. Penghapusan Kurikulum Merdeka inilah yang banyak menuai pro dan kontra.
Juga masuk dalam pembahasan RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional).
Menurut DPR, sistem Pendidikan yang berkelanjutan sangat penting.
Jika pergantian Kurikulum dilakukan tanpa evaluasi mendalam pada sistem yang berjalan, dunia pendidikan bagaikan hanya ajang eksperimen.
"Kalau tidak berkelanjutan seolah-olah dunia pendidikan ini menjadi dunia percobaan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati dikutip Klik Pendidikan dari YouTube TVR Parlemen.
Tanpa evaluasi pada sistem pendidikan kemudian mengubahnya, maka siswa, guru dan seluruh pelaku pendidikan akan jadi korban.
Bukannya maju, malah sistem Pendidikan di tanah air malah akan bermasalah.
Baca: Ganjar Pastikan PDI Perjuangan Siap Upgrade Kurpol Perempuan
"Tidak mungkin pendidikan kita maju ketika maju kalau selalu diadakan percobaan-percobaan terus," lanjut Estu Wijayati.
Sehingga Kurikulum Merdeka tak perlu diganti, melainkan hanya harus dievaluasi kelemahan serta kelebihannya.
Kemudian diperbaiki agar guru juga tak perlu lagi repot setiap kali ada perubahan.
"Mestinya yang sudah dilakukan dilihat, dievaluasi, dikaji, mana kelemahan mana kelebihan," pungkasnya.
