Makassar, Gesuri.id - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menyambangi Pulau Lae-lae untuk berdialog dengan warga setempat terkait rencana penataan dan pengembangan pulau itu.
Pada kunjungannya bersama istri masing-masing di Pulau Lae-lae Makassar, mereka menyosialisasikan reklamasi Pulau Lae-lae, rencana ketersediaan listrik 24 jam serta penanganan COVID-19.
"Pulau Lae-lae, tidak bisa kita anggap enteng, karena ini sangat dekat dengan Kota Makassar," katanya.
Baca: Dampak COVID-19, Dekopin Siap Perkuat Koperasi
Selanjutnya, Nurdin menyebutkan rencana proyek strategis nasional reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) yang ada. 12 hektare ditempatkan di Lae-lae.
Penataan pulau ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui Pemerintah Provinsi Sulsel akan menyiapkan pusat-pusat kuliner. Pengerjaan akan segera dilakukan dan diharap bisa selesai pada akhir Desember 2020.
"Mereka tidak akan terganggu, tidak ada niat sedikit pun memindahkan mereka. Supaya kegiatan proyek yang ada di sini ini bisa berjalan dengan baik," sebutnya.
Selain itu, Nurdin menyebutkan, sekian lama pulau yang dapat ditempuh dengan perahu speedboat sekitar 3 menit dari Dermaga Polairud juga belum memiliki ketersediaan listrik 24 jam. Listik hanya tersedian dari pukul enam sore hingga enam pagi.
"Maka tahun ini juga kita akan buat jaringan masuk ke sini melalui bawah laut. Itu murni investasi Pemerintah Provinsi," jelasnya.
Pada kesempatan itu, pembagian masker juga dilakukan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Sulsel dan Cabang Makassar sekaligus sosialisasi langsung terkait melindungi diri dengan masker, jaga jarak dan mencuci tangan.
Baca: Beda dengan DKI, Nurdin Berharap Tak Lagi Terapkan PSBB
Sementara itu, seorang warga pulau Maryati Daeng Intan menyampaikan rasa syukurnya telah mendapatkan penjelasan dari gubernur.
"Kami sudah mendapat penjelasan, mudah-mudahan kita lebih sejahtera. Terutama nelayan dan masyarakat lain. Kami membutuhkan penjelasan lengkap. Alhamdulillah, masyarakat puas," ujarnya.
Kata dia, masyarakat telah berdialog dan menganggap tidak masalah jika dibangun dan dilakukan penataan dengan catatan pencarian nelayan tidak dimatikan. Kemudian mereka diberikan jaminan, bahwa pusat kuliner yang dibangun tersebut dikelola oleh warga setempat.
