Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi 3 DPR Pulung Agustanto menyoroti kasus tewasnya dua warga masyarakat oleh anggota Polri di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta.
“Untuk itulah langkah reformasi yang sekarang sedang digagas sangat diperlukan,” ujar Pulung, dikutip dari mnctrijaya.com, Senin (15/12).
Politisi dari PDI Perjuangan ini menjelaskan selain penataan organisasi dan perangkat peraturannya, yang juga penting dilakukan perbaikan serius adalah reformasi budaya organisasi.
Budaya organisasi ini sebetulnya adalah kebiasaan yang diturunkan dari senior atau dari pimpinan kepada jenjang dibawahnya.
“Jadi perbaikan budaya organisasi ini yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah perbaikan perilaku pimpinannya,” imbuh Pulung dari dapil Jawa Timur 6.
Pulung menilai Polri harus lebih mengedepankan pendekatan humanis tapi tegas ketimbang mengembangkan budaya kekerasan. Budaya kekerasan yang terus menerus ini pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat pada institusi Polri sebagai pengayom dan pelayan.
“Masyarakat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan, termasuk dari kejahatan yang melibatkan aparat sendiri,” ujarnya tegas.
Ketegasan Polri bukan hanya ditujukan kepada masyarakat. Yang jauh lebih penting ditujukan bagi anggotanya sendiri yang melanggar.
“Itulah cara untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada institusi ini,” kata Pulung.
Saat ini dalam diri instusi Polisi memang sedang ada keinginan untuk berubah. Ada dorongan yang kuat dari internal organisasi untuk melakukan perubahan dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.
“Nah, semangat perubahan itu yang perlu didorong dan diperkuat. Jika tidak, momentum reformasi ini percuma, karena ujungnya akan balik lagi ke masalah lama," ucapnya.
Dalam hal komentar seorang pejabat yang mengatakan bahwa masyarakat berbondong-bondong mau jadi anggota Polisi. Bahkan mereka bersedia mengeluarkan uang miliyaran agar bisa jadi poilisi. Bagi Pulung, fenomena itu bukan berarti masyarakat menaruh respek bisa menjadi anggota Polri. Justru kebiasaan mengeluarkan uang besar hanya untuk jadi anggota polisi, bisa dibaca sebagai sinyal buruk.
“Kalau uang itu kita anggap investasi, apa gak mungkin saat mereka jadi polisi, tujuannya adalah pengembalikan investasi tersebut meski dengan cara melanggar hukum?,” ujar Pulung mempertanyakan.
Pulung menilai, fenomena itu adalah sinyal buruk. “Kita butuh anggota polisi yang menyadari tugasnya. Wewenang yang diberikan Undang-undang kepada mereka sangat besar. Jangan sampai menjadi ajang transaksi ekonomi. Bahaya.” tandasnya.
