Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, mengungkap alasan di balik aksi walk out yang dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025).
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk protes atas sikap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai tidak menghargai peran dan fungsi DPRD.
“Ya walkout itu bagian dari tadi, walkout itu menjadi bagian, dan ini bukan akhir, menjadi bagian proses analisa dari PDI Perjuangan, walau gubernur tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya apalagi terkait dengan hubungan antara gubernur dengan DPRD,” kata Ono, pada Minggu (18/5/2025).
Ono menyebut bahwa Gubernur Dedi Mulyadi kerap mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan DPRD, bahkan seolah menggambarkan bahwa keberadaan lembaga legislatif justru menghambat proses pengambilan kebijakan di Jawa Barat.
“Beberapa statement nya pada akhirnya mendiskreditkan DPRD karna dasar hak khusus tidak mau berdiskusi dengan DPRD, jika berdiskusi dengan DPRD maka akan memakan waktu yang lama, padahal membuat perda, dan menyusun anggaran, gubernur tidak bisa sendiri juga, harus dengan DPRD,” ungkapnya.
Lebih jauh, Ono menegaskan bahwa aksi walk out ini adalah bentuk peringatan keras dari PDI Perjuangan kepada Gubernur Jabar agar kembali menghormati mekanisme tata kelola pemerintahan yang sesuai aturan perundang-undangan.
“Ya paling tidak ini warning lah, dari PDI Perjuangan perjuangan termasuk misalnya kemarin dari Nasdem juga kan bicara walaupun tidak walk out, untuk gubernur bisa menghargai DPRD secara utuh, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,” pungkasnya.
Sumber: ciremaitoday.com
