Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Paramitha Widya Kusuma menegaskan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak cocok dikembangkan di Indonesia,
Baca: Pemkab Landak Gandeng BATAN Perbaiki Padi Varietas Lokal
Paramitha menilai, PLTN tidak sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia secara obyektif, khususnya dari segi geografis, sumber daya manusia (SDM) dan lokasi.
Paramitha mengatakan hal itu dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII dengan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).
“Terkait SDM, apakah masyarakat mampu di mitigasi terkait keberadaan PLTN? Toh untuk mitigasi bencana alam yang seharusnya sudah ‘akrab’ dengan kita saja perlu waktu lama,” kata Paramitha.
Sedangkan dari segi lokasi, Paramitha menilai kepadatan penduduk Indonesia sangat besar. Pulau Jawa, misalnya, sangat padat penduduknya.
Selain itu, lanjut Paramitha, Indonesia adalah Negara yang rawan bencana alam. Hampir setiap tahun selalu terjadi bencana alam yang memakan banyak korban.
“Lalu apabila menggunakan energi PLTN, apakah tidak berdampak pada masyarakat? Pastinya akan ada efek bagi masyarakat manusia,” ujarnya.
Baca: Teknologi Mobil Listrik, Perlu Kebijakan Afirmatif Presiden
Paramitha meyakini selama masih banyak sumber energi baru, maka nuklir belum perlu diterapkan di Indonesia. Dia menilai PLTN adalah opsi terakhir jika sudah tak ada pilihan lain untuk menangani persoalan energi di Indonesia.
“Kami tidak ingin kejadian di Chernobyl dan Fukushima terjadi di Indonesia,” tegas Paramitha.
