Rantepao, Gesuri.id - Mantan Anggota DPRD Toraja Utara yang juga Politisi PDI Perjuangan, Paulus Tangke, menegaskan tetap diwajibkan masuk kerja meski di hari raya pada kegiatan Kantor Bupati Mobile di Kecamatan Kapalpitu, telah menyalahi surat SK yang telah ditandatangani oleh 3 Menteri terkait dengan hari libur nasional.
Baca: Tiga Politisi Sampah Negara? Dewi: Eggi Sudjana Hingga Neno
Hal itu diungkapkan saat Rakercab PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Toraja Ptince Hotel, Kamis (27/5).
Paulus Tangke yang juga wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai usai Rakercab kepada para awak media, mengatakan, ia menyoroti hal itu karena pertama PDI Perjuangan adalah penjaga NKRI sehingga seluruh elemen dalam bangsa ini harus dilindungi termasuk keberagamaan dan kebinekaan.
Harus final, lanjutnya, tidak bisa diganggugugat, dan kebhinekaan itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan hak-hak asasi manusia, termasuk keagaman.
“Kemarin, 26 Mei 2021 itu adalah hari peringatan bagi saudara-saudara kita di NKRI yang melaksanakan keagamaan mereka. Andaikan kita di pihak mereka, hati kita akan terobek-robek oleh Pemda Toraja Utara yang tidak mengindahkan hal itu. Sehingga, dengan demikian saya mau katakan bahwa Pemda Toraja Utara tidak mengindahkan azas kebangsaan kita di republik ini,” tegas Paulus Tangke.
Menurut Paulus, ini sudah disepakati oleh tiga Menteri tentang hal itu. Jadi, ujarnya, apapun agama yang dianut oleh orang di negara ini harus dilindungi tanpa melihat kuantitas berapa jumlahnya semua mempunyai hak yang sama.
"Itulah yang saya tegaskan di Rakercab tadi bahwa perlu digerindingkan sampai ke DPD dan DPP bahwa PDI Perjuangan di Toraja Utara sangat bersikap untuk hal-hal seperti ini. Karena, ini persoalan prinsip jangan kita melihat dari sisi apa agama orang tapi lihat dari sisi kebangsaan," ungkapnya.
Baca: Menakutkan! Tim Gubernur Anies Baswedan Mengebiri SKPD
“Toraja Utara tak terpisahkan dari NKRI sehingga Toraja Utara di bawah di rakercab ini tetap mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pemda kemarin itu adalah kekeliruan. Tidak mengindahkan azas kebangsaan dan tidak menghargai toleransi beragama,” pungkas Paulus Tangke. Dilansir dari palopopos.
