Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengajukan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pergantian pucuk pimpinan Polri harus ditempatkan sebagai momentum penyegaran institusi sekaligus memperkuat supremasi hukum di Indonesia.
"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Surat Presiden dengan menetapkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri," kata Hasto di Jakarta, Kamis (1/10).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Komjen Suyudi pada Kamis pagi telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI. Setelah proses tersebut, Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Komjen Suyudi sebagai Kapolri. Keputusan Komisi III kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada hari yang sama dan mendapatkan pengesahan DPR.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan memandang pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara.
Momentum tersebut harus menjadi bagian dari pembenahan institusi Polri agar semakin profesional, berintegritas, netral, serta berdiri tegak sebagai alat negara.
"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," tegas Hasto.
Hasto juga mencermati sejumlah hal yang disampaikan Komjen Suyudi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, khususnya terkait kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, transparansi penanganan perkara, serta kritik terhadap fenomena no viral, no justice.
"Apa yang disampaikan Komjen Suyudi tentang kesetaraan di hadapan hukum, transparansi perkara, dan no viral, no justice perlu diterjemahkan secara konkret. Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Hasto, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh bagaimana hukum ditegakkan secara adil tanpa membedakan latar belakang, status sosial, ekonomi maupun kedekatan politik seseorang.
Karena itu, PDI Perjuangan menegaskan pentingnya agenda reformasi Polri dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru.
Agenda tersebut, kata Hasto, antara lain harus tercermin melalui independensi penyidikan dan penegakan hukum; transparansi penanganan perkara; pemberantasan pungutan liar dan praktik transaksional; perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi; serta peningkatan akuntabilitas Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan pengawasan eksternal.
"Yang juga sangat penting adalah menjawab harapan publik agar Polri tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. Institusi kepolisian harus berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia dan bekerja berdasarkan hukum serta konstitusi," kata Hasto.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
Hasto mengatakan keberhasilan kepemimpinan Polri ke depan tidak cukup diukur dari banyaknya program ataupun capaian administratif. Parameter utamanya harus terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat serta hadirnya kepastian dan keadilan hukum yang benar-benar dirasakan rakyat.
"Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan kepastian dan keadilan hukum," lanjut pria asal Yogyakarta itu.
Hasto pun menyampaikan selamat kepada Komjen Suyudi yang telah mendapatkan persetujuan DPR untuk menjadi Kapolri.
"Selamat bekerja untuk Kapolri baru. PDI Perjuangan berharap momentum ini benar-benar menjadi awal penguatan profesionalitas Polri, supremasi hukum, serta kehadiran kepolisian yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkas Hasto.
