Maluku Utara, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmawati Muhammad, mendesak Gubernur Sherly Tjoanda segera memperbaiki jalan masuk Pasar Galala di Kota Sofifi.
Ia menegaskan perbaikan akses tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi karena berada di kawasan pusat ibu kota dan masih berstatus sebagai aset provinsi.
“Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Gubernur bahwa jalan masuk Pasar Galala, karena Desa Galala merupakan salah satu bagian pusat ibu kota Provinsi Maluku Utara. Kemarin terima kasih sekali lagi kepada Ibu Gubernur yang sudah turun dan melihat kondisi jalan masuk Pasar Galala karena itu masih merupakan aset provinsi,” katanya Rabu (14/10/2026).
Desakan tersebut disampaikan Rahmawati dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Selain kondisi jalan masuk Pasar Galala, ia turut menyoroti pembenahan Pelabuhan Sofifi serta mendorong peningkatan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk jenjang SMA dan SMK pada 2027.
Sebelum menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Rahmawati terlebih dahulu mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang disebutnya sebagai yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, capaian itu patut mendapat apresiasi, tetapi perlu diiringi perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur atas pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia,” ujar Rahmawati mengawali sambutannya.
Ia kemudian menegaskan bahwa kondisi jalan masuk Pasar Galala membutuhkan penanganan. Sebagai bagian dari kawasan pusat pemerintahan provinsi, akses tersebut dinilai strategis bagi aktivitas masyarakat sehingga pembenahannya perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Rahmawati juga meminta pemerintah provinsi memperhatikan kondisi Pelabuhan Sofifi. Menurutnya, fasilitas tersebut perlu dibenahi dengan mempertimbangkan status kepemilikannya yang masih menjadi aset pemerintah provinsi.
“Dan berikutnya lagi menyangkut dengan Pelabuhan Sofifi yang masih merupakan aset provinsi,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti dukungan anggaran pendidikan daerah. Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempertimbangkan peningkatan alokasi Bosda pada 2027, khususnya bagi siswa SMA dan SMK.
Dalam usulannya, Rahmawati mendorong alokasi Bosda untuk jenjang SMA menjadi Rp100 ribu dan SMK Rp120 ribu. Ia juga menekankan agar skema bantuan tersebut turut memperhatikan komponen kesejahteraan guru.
“Dan yang berikut menyangkut dengan pendidikan dalam hal ini dana Bosda Ibu Gubernur, kalau memang bisa dinaikkan pada tahun 2027 ini kalau boleh SMA-nya Rp 100 dan SMK-nya Rp 120 agar di dalam Bosda sebanyak 100 dan 150 itu sudah terdapat angka kesejahteraan di dalam,” pungkasnya.
Rahmawati berharap berbagai catatan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD Maluku Utara 2027. Menurutnya, perbaikan infrastruktur dan peningkatan dukungan anggaran pendidikan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Perbaikan jalan masuk Pasar Galala, pembenahan Pelabuhan Sofifi, serta peningkatan Bosda menjadi sejumlah usulan yang disampaikan Rahmawati agar dapat dipertimbangkan pemerintah provinsi dalam menetapkan prioritas anggaran tahun mendatang.
