Tulungagung, Gesuri.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung berkomitmen mengawal aspirasi guru dan tenaga kependidikan (tendik) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Komitmen ini muncul menyusul adanya ketimpangan kesejahteraan yang mencolok bagi para pahlawan tanpa tanda jasa di wilayah tersebut.
Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima audiensi dari Asosiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) PPPK Paruh Waktu pada Rabu (29/4/2026) lalu.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan: peningkatan gaji, perbaikan data Dapodik, serta prioritas dalam formasi CPNS dan PPPK.
"Kami mendukung penuh peningkatan kesejahteraan mereka. Saat ini, honorarium PPPK paruh waktu di Tulungagung hanya Rp350 ribu, sementara di daerah lain sudah mencapai Rp1 juta. Ini jelas tidak mencerminkan keadilan," tegas Erma pada Minggu (3/5/2026).
Erma, yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan berupaya agar APBD Tulungagung mampu mengover kenaikan honor tersebut. Selain urusan finansial, partai juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memberikan bimbingan teknis khusus.
"Kami ingin guru dan tendik paruh waktu memiliki peluang kelolosan yang lebih tinggi saat tes CPNS maupun PPPK. Jangan sampai masalah kesejahteraan ini mengorbankan kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak di Tulungagung," tambahnya.
Ketua Asosiasi GTKN PPPK Paruh Waktu Tulungagung, Candra Dian R, berharap pengawalan politik dari PDI Perjuangan dapat mempercepat realisasi kebijakan yang saat ini tengah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Selain masalah gaji, Candra membeberkan beberapa kendala lapangan yang dihadapi anggotanya, di antaranya:
- Guru dan tendik yang belum mendapatkan jam kerja sesuai dengan SK penempatan.
- Ketidakpastian jumlah formasi CPNS/PPPK yang akan diajukan ke Kemenpan RB.
"Kami meminta PDI Perjuangan mendorong proses yang sudah berjalan di Banggar agar segera terealisasi. Anggota kami berjumlah sekitar 2.490 orang yang tersebar di tingkat TK, SD, hingga SMP di 19 kecamatan," jelas Candra.
