Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengatakan tak heran dengan lonjakan penumpang KRL Senin (8/6).
Baca: Tidak Disiplin New Normal, Putra Khawatir Second Wave Corona
Sebabnya, Ia menilai tak ada sinkronisasi aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan realisasi di lapangan.
"Pasti akan terjadi lonjakan, dan ini harusnya diantisipasi oleh Pemprov DKI," ujar dia dilansir dari medcom.
KRL hanya bisa diisi 50 persen kapasitas. Namun, pekerja pemerintahan dan perbankan masuk 100 persen. Tak seperti pekerja swasta yang hanya 50 persennya masuk kantor. Jalan Ibu Kota juga dilaporkan padat di hari pertama penerapan PSBB transisi untuk perkantoran.
"Sejak awal kita sudah bicara agar komunikasi atau koordinasi dengan Pemerintah Pusat soal ini. Tetapi terkesan besok berjalan tanpa koordinasi," imbuh dia.
Sistem masuk kerja dibagi menjadi pukul 07.00 dan 09.00 WIB dinilainya tak efektif, apalagi perusahaan dengan jumlah pekerja banyak. Ditambah lagi potensi terjadi penumpukan pada jam masuk 09.00 WIB karena pekerja sektor swasta masuk di waktu yang sama.
Baca: Bambang Suryadi Resmikan Rumah Aspirasi
Ia menyarankan jam masuk dibagi tiga gelombang untuk memecah penumpukan penumpang angkutan massal dan kemacetan kendaraan di Ibu Kota. Misalnya, membagi jam masuk menjadi pukul 07.00 WIB, 08.00 WIB, dan 09.00 WIB.
Gilbert menyimpulkan kebijakan PSBB transisi tidak tegas. Seharusnya, kebijakan transisi dibuat agar ekonomi mulai menggeliat dengan tetap menjalankan PSBB.
"Tetapi sekarang semua seperti bukan PSBB. Apalagi PSBB transisi," ucap dia.
