Bekasi, Gesuri.id — Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama 27 kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat, menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan dan perluasan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Kesepakatan tersebut merupakan langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan warga tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan, termasuk saat berada di luar daerah asal mereka.
Melalui sinergi ini, warga Jawa Barat yang membutuhkan penanganan medis di rumah sakit dalam jaringan kerja sama dapat memperoleh jaminan pembiayaan untuk perawatan kelas III, sesuai dengan ketentuan dan skema yang telah disepakati oleh pemerintah daerah.
Baca: Soal Pertimbangan MK Terkait Ijazah Gibran, Ganjar Pranowo
Tri Adhianto menyambut baik inisiatif kolaboratif tersebut. Menurutnya, kerja sama antarpemerintah daerah ini sangat krusial guna memperluas jangkauan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang membutuhkan layanan medis mendesak.
“Kami menyambut baik kerja sama ini karena yang paling utama adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan. Jangan sampai masyarakat terkendala jarak atau berada di luar daerah asal ketika harus mendapatkan pengobatan,” ujar Tri Adhianto.
Tri menambahkan, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat, termasuk bagi warga yang sedang beraktivitas atau berdomisili sementara di wilayah lain di luar daerah asalnya.
“Ini adalah bentuk kolaborasi pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka bisa mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya tanpa harus terbebani persoalan administrasi dan pembiayaan, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Akui Belajar Industri Kreatif dari K-POP
Lebih lanjut, sinergi antara Pemprov Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota ini dipandang sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik. Tri berharap implementasi dari kerja sama tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas.
“Kami ingin kerja sama ini memberikan manfaat yang nyata. Pemerintah hadir untuk memastikan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan tepat,” pungkasnya.
Melalui perluasan layanan kesehatan ini, pasien yang memerlukan penanganan di rumah sakit dengan fasilitas dan kemampuan medis tertentu diharapkan tidak perlu lagi harus kembali ke daerah asal sekadar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
