Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru RI yang akan dibangun di Kalimantan Timur tak mangkrak dan rentan menjadi lahan korupsi.
“Dari awal sebagai Ketua DPR, saya sudah sangat concern, saya sudah menyampaikan kepada pemerintah hal-hal yang menjadi concern saya tadi. Jangan sampai mangkrak, jangan sampai tidak akuntabilitas, anggarannya dari mana? Uangnya dari mana?,1” papar Puan saat live di CNNIndonesia TV, Selasa (22/3).
“Karena apapun ini proyek yang melibatkan banyak kementerian lembaga dan banyak sekali permasalahan yang ada,” sambung Puan.
Baca: Puan Temui Ketua DPR Mesir, Ini Yang Dibahas
Ia menggambarkan lokasi kawasan inti ibu kota baru yang telah ditetapkan di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur ini masih merupakan kawasan hijau dengan berbagai keragaman flora dan fauna.
Tak hanya itu, sebagian lahan yang akan digunakan pemerintah untuk IKN masih merupakan tanah masyarakat adat.
“Kalau kita lihat datang juga ke IKN itu kan masih satu wilayah kabupaten yang itu semuanya masih hijau. Jangankan bicara pembangunan, bicara masalah tanah adat, bicara hayati, hewani itu juga satu pertimbangan. Jadi memang masalahnya banyak, masalahnya rumit,” ujar Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, Puan meyakini pemerintah telah berkomitmen untuk mencari solusi dari berbagai persoalan yang ada.
Baca: Heri Dorong Pekerja Terampil Indonesia Bekerja di Jepang
Ia juga menyatakan IKN adalah cita-cita pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus dilaksanakan dengan berkelanjutan.
"Komitmen pemerintah saya hargai dan saya mendukung adanya program IKN itu. Tapi tentu saja akuntabilitas, keberlangsungan, kemudian bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai harapan rakyat semua, itu harus tetap dijaga,” ucap Puan.
“Tidak mungkin ini hanya dijaga oleh pemerintahan Pak Jokowi, pemerintahan yang selanjutnya harus bisa menjaga apa yang menjadi cita-cita ini,” tandasnya.
