Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, menerima perwakilan buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, buruh menyampaikan sejumlah aspirasi sekaligus mencurahkan keresahan mereka terkait kerusuhan yang sempat terjadi saat aksi anarkis akhir Agustus lalu.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 10 ribu buruh mengikuti aksi ini. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut direncanakan secara terbatas di internal dua konfederasi untuk mencegah penyusupan pihak tak bertanggung jawab.
Ada lima tuntutan utama yang disuarakan buruh, yakni: mendukung Polri dalam penegakan hukum, mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan, menolak kebijakan upah murah, menghapus sistem outsourcing, serta memperkuat supremasi sipil.
Andi Gani menambahkan, buruh tetap memberikan dukungan terhadap Polri agar semakin profesional, transparan, dan terbuka terhadap aspirasi rakyat. Ia menolak adanya intervensi politik dalam isu reformasi kepolisian.
“Soal pimpinan Polri itu hak prerogatif presiden, tidak boleh ada yang ikut campur,” ujarnya.
Presiden KSPI Said Iqbal turut menegaskan bahwa aliansi buruh mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap berpihak pada rakyat. Ia juga memastikan pimpinan DPR berkomitmen mendengar langsung suara buruh melalui pertemuan ini.
Pertemuan berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, dihadiri juga oleh Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Dalam forum itu, Andi Gani menyampaikan bahwa buruh mendukung DPR menjadi “rumah rakyat” yang berani menyerap aspirasi tanpa takut intimidasi.
Menanggapi hal tersebut, Puan Maharani menekankan penyampaian aspirasi diperbolehkan, namun jangan sampai aksi dilakukan dengan cara anarkis.
“Apa yang disampaikan akan kami perhatikan. Silakan menyuarakan pendapat, tetapi jangan sampai merugikan masyarakat,” ujarnya.
Puan juga mengingatkan pentingnya kebersamaan dalam membangun bangsa.
“Membangun negara tidak bisa dilakukan sendirian, harus gotong royong. Mari kita jaga agar peristiwa anarkis kemarin tidak terulang lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan berkomitmen agar DPR melibatkan masyarakat dalam proses legislasi. Ia menyebut DPR akan memperjuangkan regulasi ketenagakerjaan yang komprehensif, adil, dan seimbang antara perlindungan pekerja dengan kepastian usaha.
