Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, menyoroti kasus Doxing terhadap Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) sekaligus aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati yang diduga dipicu oleh postingan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Rafael menilai hal yang diduga dilakukan oleh Pemprov Jabar melalui Diskominfo itu kurang tepat untuk ranah pemerintah sebagai eksekutif untuk memberikan tanggapan.
Terlebih, belum ada upaya klarifikasi dari Pemprov Jabar terkait hal tersebut hingga kejadian itu sampai membuat heboh di kalangan masyarakat yang akhirnya menggiring opini bahwa Diskominfo menjadi alat untuk melawan kritik yang disampaikan kepada pemerintah atau pejabat publik.
“Secara prinsip tidak boleh Diskominfo dipakai untuk tanda kutip meng apa ya memberangus orang yang ingin kritik. Jangan dipake alat untuk memberangus, untuk memberangus sikap kritis dari kelompok masyarakat gitu,” ungkap Rafael saat dihubungi melalui saluran telepon pada Minggu (27/7/2025).
Apalagi, jika postingan itu menampilkan identitas orang lain sehingga terkesan menggiring opini dan memicu Doxing kepada seseorang yang ditampilkan identitasnya.
“Kalau apalagi kalau informasi itu menyebutkan nama, nama identitas diri orang lah,” ucap dia.
Terkait Neni Nur Hayati yang melayangkan somasi kepada Pemprov Jabar terkait permasalahan tersebut, Rafael mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak Neni selaku orang yang merasa dirugikan dalam posisi ini.
“Ya itu nanti kita ini lah kita dalam rapat-rapat nanti kita tanya lah tapi yang jelas kan orang yang di apa ya orang yang diduga didoxing kan punya hak untuk menuntut lah ya,” kata Rafael.
Menurut Rafael, seharusnya Pemprov Jabar segera mengambil langkah dalam situasi permasalahan yang saat ini terjadi. Apalagi permasalahan tersebut sampai membuat salah satu pihak merasa dirugikan dan melayangkan somasi kepada Pemprov Jabar. Ia menyarankan agar Pemprov Jabar segera buka suara dan melakukan klarifikasi agar konteks permasalahan yang sedang berguling ini menjadi lebih jelas.
“Iya harusnya apa ya, pertama dia kalau sudah sudah apa, sudah terjadi ya melakukan klarifikasilah atau apa atau minta maaflah,” tutur dia
Lebih lanjut, Rafael membeberkan bahwa pihaknya akan segera membahas hal tersebut dalam rapat dewan. Hal itu dilakukan guna minta klarifikasi dan keterangan dari Pemprov Jabar terkait dugaan Doxing yang dipicu oleh postingan Diskominfo Jabar.
“Ya nanti kalau ada rapat atau apa kalau ada ya pasti saya singgung gitu, kalau ada rapat saya singgung nanti ya kan sebentar lagi ada rapat itu ada rapat pembahasan apa pembahasan perubahan APBD disela-sela itu pasti saya tanya, saya minta klarifikasi gitu kang,” beber Rafael.
Selain itu, pihaknya juga berencana memanggil pihak Neni untuk meminta keterangan terkait masalah tersebut.
“Dia punya hak menuntut, silakan saja lah nanti kita akan coba tanya juga gitu loh. Ini kan di era di era informasi yang luar biasa ini hal-hal yang begitu kadang-kadang ya sembarangan aja gitu loh. Padahal mah kan ada beberapa hal yang boleh gitu loh,” tutup dia.
Sebelumnya, diberitakan bahwa Neni Nur Hayati selaku aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) menjadi korban Doxing yang diduga dipicu oleh postingan klarifikasi Diskominfo Jabar terkait statement dirinya dalam video yang membahas masalah ‘bahaya buzzer yang dapat mengancam demokrasi bangsa.
Video tersebut dipublikasi melalui akun pribadi Neni @neninurhayati36. Dalam video itu, Neni meneruskan berbagai informasi yang disampaikan oleh data kompas terkait dengan “Buzzer Mengepung Warga”, “Menelisik Jejak Para Buzzer, dari Kosmetik sampai Politik”, “Buzzer Politik Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi” serta “Perangkat Teknologi yang Dipakai Buzzer Dijual Bebas”.
Usai diunggahnya video oleh Neni, Diskominfo Jabar kemudian mengunggah sebuah video klarifikasi yang berisi klarifikasi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait isu pemangkasan anggaran media Pemprov Jabar yang sebelumnya dituding digunakan untuk mendanai buzzer Dedi Mulyadi.
Tak sampai disitu, dalam video tersebut juga, tertempel foto Neni Nur Hayati seolah-olah video tersebut merupakan balasan statement Neni. Sontak adanya video yang diunggah Diskominfo Jabar melalui laman instagramnya itu memicu Doxing terhadap Neni Nurhayati.
Akibatnya, Neni mendapat ancaman penyiksaan hingga beberapa ancaman yang berkaitan dengan nyawa dirinya. Hal itu membuat Neni tidak tinggal diam dan akhirnya melayangkan somasi kepada Diskominfo Jawa Barat dan Pemprov Jawa Barat.
Bahkan akun sosial media miliknya juga diretas sehingga dirinya tidak bisa mengakses akun tersebut. Bukan hanya akun miliknya namun juga beberapa akun teman-temannya yang ikut berkomentar dalam video tersebut juga ikut diretas.
Selain itu, nomor telepon pribadi miliknya yang terdaftar dalam aplikasi chat pribadi seperti WhatsApp juga tak luput dari peretasan. Dirinya tidak bisa mengakses kembali nomor yang terdaftar dalam aplikasi tersebut. Bahkan ia menduga nomo dirinya yang lain yang juga terdaftar dalam aplikasi WhatsApp telah tersebar. Hal itu terlihat dari beberapa riwayat panggilan yang berasal dari nomor tidak dikenal.
