Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai perlu ada evaluasi akan kebijakan cuti bersama.
Rahmad menilai cuti bersama akan menggerus produktivitas industri atau perusahaan.
Menurut Rahmad, Kementerian Tenaga Kerja bisa duduk bersama dengan berbagai elemen masyarakat baik dari asosiasi pengusaha maupun pekerja untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak.
Baca: Full Semringah, Ganjar Pranowo Hadiri Rakernas PDI Perjuangan V
"Saya kira karena sudah melalui pertimbangan (kebijakan cuti bersama) ada plus minusnya, tentu pemerintah juga harus mendengar bahwa ternyata setelah melalui yang sudah berjalan ini, evaluasi menjadi salah satu yang harus kita lakukan. Terutama adanya keluhan, terlebih adanya salah satu sektor industri yang merasa tertekan karena mengurangi produktivitas dari sisi ekonominya," Kata Rahmad saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (21/5).
Rahmad mengakui kebijakan cuti bersama yang panjang memang memiliki plus dan minus yang berbeda-beda terhadap masing-masing sektor industri.
Dia mencontohkan, cuti bersama yang panjang justru menguntungkan sektor pariwisata, tetapi sektor industri lain seperti manufaktur, termasuk pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan justru tertekan.
"Saya kira perlu ada duduk bersama kalau menurut parlemen. Ada diskusi panjang terhadap apa yang sudah dijalankan oleh kebijakan pemerintah itu. Kemudian silakan duduk bersama-sama karena stakeholder-nya kan masyarakat juga mendapatkan manfaat, industri juga ada manfaat di satu sisi, juga sektor industri lain juga meredam," tutur dia.
Baca: PDI Perjuangan Tugaskan Ganjar Pranowo Dalam Pilkada Serentak
"Seluruh komponen, APINDO, Kadin, kemudian Kementerian Tenaga Kerja duduk bersama untuk mengevaluasi. Jadi, jangan langsung dipukul, dihantam soal pembahasan langsung menjustifikasi akan mengurangi produktivitas. Kan, niatnya efisiensi meningkatkan industri pariwisata dan lainnya. Toh, kita juga harus menerima dengan jernih, ternyata sektor di luar industri, pariwisata misalnya mendapatkan tekanan luar biasa," tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi bahwa cuti bersama bukan keharusan atau kewajiban bagi dunia usaha. Terkait hal itu, kata dia, dunia usaha bisa menyesuaikan kebijakan cuti bersama dengan tetap memperhatikan produktivitas.
"Silakan duduk bersama mencari yang terbaik, kalau toh jalan tengahnya bukan suatu keharusan, bukan suatu kewajiban. Kalau sudah menjadi suatu perintah harus dan wajib. Saya kira sudah menjadi titik temu semestinya karena ada dua pihak yang berbeda, dua kutub berbeda. Satu sisi sangat positif, satu sisi mendapatkan tekanan. Saya kira silakan berembuk yang terbaik seperti apa," pungkas Rahmad.
