Malang, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang soroti peran supplier atau mitra dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam rapat koordinasi (rakor) sinergi dan optimalisasi MBG bersama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (27/2/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah keluhan mencuat terkait bahan baku makanan yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.
Bupati Malang yang juga politisi PDI Perjuangan Sanusi mengatakan rakor tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
"Ini baru kali pertama rakor untuk Kepala SPPG dengan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami mengharapkan pelayanan SPPG di Kabupaten Malang ini bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk semua penerima manfaat," ujar Sanusi.
Dalam rakor itu, sejumlah Kepala SPPG menyampaikan keluhan terkait mitra atau supplier bahan pangan. Salah satu yang mengemuka adalah pengiriman buah jeruk yang masih hijau. Kepala SPPG bersangkutan bahkan mengaku sempat menolak bahan tersebut karena dinilai tidak sesuai.
Menanggapi hal itu, Sanusi menegaskan pentingnya menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten dan benar. Ia juga memastikan Pemkab Malang akan memberikan pendampingan agar SPPG berani menegakkan standar kualitas bahan pangan.
"Kami akan berikan pendampingan supaya nanti mereka bisa menjalankan SOP dengan benar. Kalau tidak bertemu seperti ini, kami tidak tahu persoalan yang ada seperti apa. Dari sini kami bersepakat untuk mencari solusi terbaik," tegasnya.
Menurut Sanusi, persoalan yang muncul tidak semata-mata berasal dari internal SPPG. Bisa jadi, lanjut dia, terdapat ketidaksesuaian bahan baku dari mitra yang perlu dikomunikasikan secara terbuka dan diselesaikan bersama.
"Masalahnya harus diurai. Ternyata bukan hanya SPPG yang misalnya tidak baik, tetapi bisa juga mitra yang memberikan bahan baku tidak sesuai," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan SPPG Kabupaten Malang yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menilai akar persoalan keluhan menu MBG kering terletak pada komunikasi antara SPPG dan mitra.
"Ada di komunikasi antara SPPG dengan mitra. Keberanian menolak supplier kalau ada barang yang tidak sesuai,” jelas Mahila.
Ditegaskannya, pentingnya komitmen supplier untuk mengganti bahan pangan apabila spesifikasi tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas menu MBG tetap terjaga sesuai standar gizi yang ditentukan.
