Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, kembali menekankan pentingnya basis data presisi dalam perencanaan pembangunan nasional.
Dalam sebuah diskusi di acara On The Table (OTT), Rieke mengingatkan bahwa data administratif penduduk bukan sekadar angka, melainkan representasi manusia yang tidak boleh diperlakukan secara impersonal.
“Basis data negara itu, terutama data administratif penduduk, itu adalah data orang, data manusia. Jadi, hentikan impersonalisasi rakyat melalui data. Gue nih anak orang susah,” kata Rieke, dikutip pada Minggu (21/9/2025).
Rieke menjelaskan bahwa keprihatinannya terhadap ketidaktepatan sasaran berbagai program pemerintah berangkat dari pengalamannya selama menjadi wakil rakyat.
Menurutnya, masyarakat desa dan kelurahan sering dianggap terbelakang, padahal data kependudukan jelas mencatat desa sebagai ujung identitas warga negara.
“Gue nih anak orang susah. Jadi, ketika ada jabatan seperti ini, saya benar-benar, kenapa ya? Kok banyak banget orang susah? Jadi, pertanyaannya adalah, selama ini kita menganggap orang desa dan orang kelurahan adalah warga yang terbelakang. Padahal kita lupa, punya KTP kan? Coba lihat KTP lo, ujungnya dimana? Desa kan?” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Rieke juga diperkenalkan sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekat Indonesia, Duta Arsip Nasional, Dewan Penasehat Majelis Desa, serta Dewan Pakar Indonesia Memory of the World UNESCO. Selain itu, ia dikenal sebagai aktris film, aktor sitkom, sekaligus musisi.
Rieke lalu memaparkan bagaimana sejak 2022 ia konsisten mengangkat isu Data Desa Presisi (DDP) di berbagai kesempatan. Menurutnya, data yang digunakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan masalah dalam distribusi anggaran maupun program.
“Sebenarnya aku sudah alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat, terutama di daerah pemilihanku, Karawang, Bekasi, Purwakarta, untuk kembali terpilih. Artinya sudah 4 periode di DPR RI. Dan waktu masuk periode ketiga itu, aku ngerasa ini something wrong deh. Kita enggak pernah tahu sebetulnya data yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan, itu kan harus ada data dong,” ungkap Rieke.
Ia kemudian menyinggung arsip rencana pembangunan pertama yang ia temukan, yakni Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Arsip ini, kata Rieke, terdiri dari 17 jilid dan 8 buku yang memuat 1.945 paragraf konsep pembangunan nasional.
“Namanya pola pembangunan nasional semesta berencana. Arsip ini terdiri dari 17 jilid 8 buku 1945 paragraf. Jadi dia betul-betul suatu konsep rencana pembangunan yang pertama ini sebetulnya memperkuat adanya konsep Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan federal,” jelasnya.
Rieke menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan antitesis dari bentuk negara federal yang pernah diterapkan ketika Indonesia masuk dalam Republik Indonesia Serikat. Rencana pembangunan itu, sambungnya, dibuat untuk memastikan Indonesia tetap menjadi negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi.
“Kita negara kesatuan dengan sistem pemerintahannya desentralisasi. Yang kedua adalah yang juga penting mereka mengatakan kemudian untuk menyatukan Indonesia tadi harus dalam suatu rencana pembangunan teknokratik yang merupakan prinsipnya evidence based policy. Kebijakan pembangunan berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi,” papar Rieke.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya data yang akurat dan presisi agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil rakyat. Menurutnya, jika data tidak akurat, kebijakan hanya akan mengalihkan pikiran dan menimbulkan ketidakadilan.
“Jadi desa itu kalau direncana pembangunan ini dia memang menjadi ujung tombak. Desa adalah bukan sekedar secara administrasi itu namanya desa. Tapi desa dalam historis dan sosiologis Indonesia dia menjadi basis dari karakteristik Indonesia,”
tuturnya.
Rieke menambahkan, di era sekarang banyak program kesejahteraan yang salah sasaran akibat data yang tidak relevan. Ia mencontohkan temuan KPK pada 2021 yang mengungkap adanya 52,5 juta penerima bansos fiktif dengan potensi kerugian Rp126 triliun.
“Sekitar 500 triliun bansos salah sasaran. Maaf ya, jir itu duit. Duit rakyat itu 500 triliun itu bisa ngebangun berapa puskesmas, bisa benerin berapa sekolah. Kenapa salah sasaran? Tahun 2021 kalau saya gak salah itu adanya sesuatu yang akhirnya terbongkar yang selalu saya sampaikan. 52,5 tahun ini saya ngutip dari media 2021. Agustus 2021 terbongkarlah bahwa ada 52,5 juta penerima bansos fiktif,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti data ganda dan rekening fiktif yang terindikasi menampung dana bansos, yang belakangan terungkap oleh PPATK.
“Maka harus ada nih cara ngitung data akuratnya... Kalau ada rekening fiktif kan udah jelas aliran dana dan kemana. Makanya kemudian di 2025 ini PPATK mengungkap kurang lebih ada 2000 rekening fiktif. Salah satunya dari bagian pengeluaran anggaran negara menteri keuangan,” ujar Rieke.
Di akhir pemaparannya, Rieke menegaskan bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh berbasis insting atau asumsi, melainkan harus berbasis riset dan data presisi.
“Makanya mudah-mudahan tidak ada lagi yang mengatakan dimana roadmapnya. Kita pakai insting. No way. Gak bisa. Itu kita mundur kalau pakai insting,” pungkasnya.
