Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti tunggakan utang sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Bank Jabar (BJB) yang mencapai angka fantastis. Sejak tahun 2019, tercatat ada 10 BUMN yang memiliki utang dengan total outstanding mencapai Rp3,75 triliun.
“Kita harus kejar bersama agar utang ini segera dibayar. Jumlahnya tidak kecil, dan sudah berlangsung sejak 2019,” kata politisi PDI Perjuangan itu, Rabu (22/10/2025).
Rieke meminta dukungan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mendorong penyelesaian utang tersebut. Ia menegaskan pentingnya langkah bersama untuk menagih kewajiban yang belum dilunasi.
Dalam pernyataannya, Rieke juga merinci daftar BUMN yang masih memiliki utang kepada Bank BJB, berikut nilai pinjamannya:
1. PT Barata Indonesia: Rp89,11 miliar
2. PT Kimia Farma: Rp950,23 miliar
3. PT Perikanan Indonesia: Rp96,63 miliar
4. PT Phapros: Rp98,39 miliar
5. PT Rajawali Nusindo: Rp403,19 miliar
6. PT Waskita Karya Infrastruktur: Rp98,94 miliar
7. PT Waskita Karya: Rp980,8 miliar
8. PT Wijaya Karya Serang Panimbang: Rp278,58 miliar
9. PT Wijaya Karya: Rp515,44 miliar
10. PT PPSD (Pembangunan Semarang Demak): Rp240,25 miliar
Rieke juga mempertanyakan transparansi terkait bunga yang dihasilkan dari dana yang mengendap di perbankan. Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, bukan ditahan tanpa kejelasan.
“Kalau uang itu disimpan di bank, pasti ada bunga. Pertanyaannya, siapa yang menikmati bunga itu? Uang ini milik rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Rieke mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengambil alih dana yang tidak digunakan secara optimal oleh BUMN agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Langkah tersebut, menurutnya, penting agar pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
