Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari upaya memperkuat peran dan profesionalisme institusi pertahanan negara.
Ia menilai perhatian terhadap kesejahteraan prajurit, khususnya yang bertugas di wilayah strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus menjadi prioritas kebijakan negara.
“Soal kesejahteraan prajurit mulai dari honor yang masih rendah termasuk uang lauk pauk, menurut saya uang lauk pauk inilah yang pertama harus kita dukung,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan, dikutip pada Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan, secara prinsip pemerintah telah menunjukkan kesepahaman untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.
“Hemat saya baik Pak Menhan, Panglima, KSAD prinsip sudah setuju, kalau sekarang Rp60 ribu sehari mudah-mudahan bisa kita tingkatkan langsung ini hari-hari untuk prajurit,” ucapnya.
Utut menekankan bahwa kesejahteraan prajurit bukan hanya persoalan angka dalam anggaran, melainkan menyangkut moral, semangat, dan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Menurutnya, prajurit yang sejahtera akan lebih fokus menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, termasuk dalam mendukung stabilitas nasional.
Komisi I DPR RI, lanjut Utut, juga menaruh perhatian khusus pada prajurit yang bertugas di tingkat teritorial, seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa). Peran Babinsa dinilai sangat strategis karena menjadi ujung tombak TNI dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Ia menyebut, dalam berbagai kunjungan kerja dan rapat bersama Kementerian Pertahanan serta jajaran TNI, isu kesejahteraan prajurit selalu menjadi salah satu pembahasan utama. DPR, kata dia, akan terus mengawal agar komitmen peningkatan kesejahteraan tersebut benar-benar terealisasi dalam kebijakan anggaran dan program konkret.
Menurut Utut, uang lauk pauk yang saat ini masih berada di kisaran Rp60 ribu per hari perlu segera ditingkatkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil prajurit di lapangan. Ia berharap dukungan lintas kementerian dan lembaga dapat mempercepat realisasi peningkatan tersebut.
Selain aspek honor dan tunjangan, Komisi I DPR RI juga mendorong perbaikan fasilitas pendukung lainnya, seperti perumahan, layanan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan prajurit dan keluarganya mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.
Utut menegaskan bahwa penguatan kesejahteraan prajurit sejalan dengan agenda reformasi dan modernisasi alutsista TNI. Menurutnya, pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada peralatan militer yang canggih, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang profesional dan sejahtera.
Dengan dukungan DPR dan kesepahaman pemerintah, Utut optimistis peningkatan kesejahteraan prajurit dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan, demi memperkuat TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
