Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk mengusut tuntas sindikat di dalam lembaga pemasyarakatan.
Menurutnya penindakan dinilai tidak boleh berhenti pada pembongkaran bangunan fasilitas rumah mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Pernyataan tersebut disampaikan Rieke Diah Pitaloka di sela kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (30/9).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Pembongkaran rumah mewah di area lapas tersebut diketahui merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (Sidak) Ombudsman RI serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dan Kemenimipas.
"Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya di pembongkaran bangunan saja ya, tetapi tidak ada tindak lanjut pembongkaran sindikat di dalam lembaga pemasyarakatan," ujar Rieke.
Selain penertiban fasilitas fisik, Rieke juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap prosedur administratif yang kerap menjadi celah pelanggaran. Menurutnya, aspek krusial yang harus dievaluasi mencakup mekanisme penilaian (assessment) untuk pembebasan bersyarat hingga pemberian remisi bagi narapidana.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Nah, itu juga harus dibongkar. Jangan hanya berhenti di pembongkaran fasilitas mewah ini saja," tambahnya.
Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi langkah tegas Kemenimipas dalam menindak hasil temuan fasilitas ilegal tersebut. Menurutnya, momentum perhatian publik dan atensi langsung dari tingkat pimpinan tertinggi negara harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan struktural di lingkungan pemasyarakatan secara konsisten.
"Saya yakin ini bukan untuk sekadar biar viral ya, biar pencitraan, tidak. Karena mumpung menjadi perhatian publik, mumpung atensi presiden sampai menyasar ke Lapas sini, artinya ini perhatiannya sudah tingkat tinggi," pungkasnya.
