Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi Vl DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan pentingnya para pejabat negara menjaga tutur kata di tengah maraknya demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam program Adisty on Point di Kompas TV, Sabtu (30/8/2025).
“Pelajaran berharga bagi kita para pejabat negara untuk menjaga lisan. Ada yang kritik ya itu risiko dari jabatan kita, apalagi sebagai wakil rakyat. Saya kira kita harus lebih bijak, harus lebih memperbaiki pola komunikasi. Mana yang harus direspons, tidak perlu reaksioner,” kata Rieke yang juga terkenal sebagai Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri.
Menurutnya, kritik justru diperlukan agar pejabat negara tidak merasa cepat puas dalam menjalankan amanah rakyat.
“Menurut saya, kita justru membutuhkan kritik sebanyak-banyaknya supaya benar-benar merasa bahwa kita belum selesai menjalankan amanat jabatan,” ucapnya.
Rieke juga menyinggung sikap pejabat yang kerap salah dalam merespons kritik publik, baik lewat ucapan maupun gestur. Ia menegaskan pejabat tidak boleh menutup diri, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar.
“Enggak usah gengsi kalau memang salah merespons, mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat kasar. Saya kira setiap orang punya strategi dan pandangan masing-masing, tapi kalau boleh saya ingatkan, jangan sampai publik merespons dengan marah hingga ada korban jiwa. Satu nyawa itu tidak bisa diganti,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rieke juga menyinggung tragedi yang menimpa seorang pengemudi logistik bernama Afan.
Ia menyebut hal itu menjadi tamparan keras bagi pejabat negara agar benar-benar berpihak pada rakyat.
“Kita memang sedang memperjuangkan suatu regulasi. Presiden Prabowo sudah menyatakan akan mengusut kasus ini, termasuk mengevaluasi jajaran kepolisian. Saya mengapresiasi, tapi perlindungan kepada Afan dan kawan-kawan ojol jangan hanya sebatas santunan. Yang lebih penting adalah payung hukum, baik revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun aturan khusus bagi teman-teman ojek online,” ujarnya.
Rieke menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali bahwa pejabat negara tidak boleh alergi terhadap kritik. Baginya, kritik adalah bahan koreksi untuk memperbaiki kinerja.
“Empati dan hati nurani itu yang paling penting. Pejabat negara harus bisa merasakan penderitaan masyarakat. Kritik bukan ancaman, melainkan pengingat agar kita tidak melenceng dari amanah,” pungkasnya.
