Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara penonaktifan dan pemberhentian anggota DPR yang kerap disalahpahami publik.
“Kalau ada narasi bahwa anggota DPR dinonaktifkan, apakah dia masih menerima tunjangan dan fasilitas lainnya? Itu beda dengan diberhentikan,” kata Rieke saat tampil di podcast Denny Sumargo, dikutip pada Minggu (7/9/2025).
Ia menegaskan bahwa penonaktifan bersifat sementara dan tidak serta-merta menghilangkan hak-hak anggota DPR, termasuk tunjangan dan fasilitas lain yang melekat. Proses ini, menurut Rieke, juga harus melalui mekanisme administrasi yang panjang.
Rieke melanjutkan, keputusan pemberhentian anggota DPR tidak bisa diambil secara sepihak, melainkan melalui usulan partai dan membutuhkan tanda tangan presiden agar sah secara konstitusional.
Lebih jauh, Rieke mengingatkan bahwa wacana pembubaran DPR hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD 1945.
“Semua itu balik lagi ke konstitusi. Kita tidak bisa begitu saja mengubahnya tanpa proses yang sah,” ujarnya.
Ia mencontohkan, dalam perubahan ketiga UUD, Pasal 17C menyebutkan bahwa DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan begitu saja tanpa prosedur yang jelas.
Pada kesempatan yang sama, Rieke juga menyinggung aksinya menerima massa demonstrasi 17+8 di Gerbang Pancasila, Senayan, Jakarta, Kamis (4/8/2025).
Aksi yang melibatkan sejumlah influencer itu menyuarakan berbagai isu, mulai dari tunjangan pejabat hingga harga kebutuhan pokok.
“Saya mendukung pimpinan dan komisi terkait untuk menindaklanjuti tuntutan-tuntutan ini,” ucapnya.
Meski tidak bisa berkomentar langsung sebagai anggota DPR dalam kapasitas pribadi, Rieke menegaskan dirinya memberi dukungan penuh terhadap aspirasi rakyat yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Menurutnya, demonstrasi itu menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota legislatif agar lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan serta mengutamakan kepentingan rakyat.
