Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap gaji dan tunjangan pejabat negara, tidak hanya di DPR RI, melainkan juga di seluruh lembaga negara.
"Kalau ditanya apakah tunjangan DPR sebesar itu legal? Secara hukum legal. Tapi saya sering menyatakan bahwa yang legal belum tentu bermoral," kata pemeran "Oneng" di sitkom Bajaj Bajuri ini saat tampil di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Sabtu (6/9/2025).
Rieke menegaskan, meski tunjangan DPR RI sah secara hukum, publik berhak mempertanyakan moralitas dan relevansinya.
Menurutnya, desakan masyarakat yang belakangan menguat harus dipandang sebagai momentum emas untuk memulai reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Ia menilai evaluasi tidak boleh hanya menyasar anggota DPR, tetapi harus berlaku di semua level birokrasi, termasuk lembaga negara, pemerintah daerah, hingga DPRD.
"Kalau mau dilakukan evaluasi semua gaji dan tunjangan di lembaga negara, mari kita dukung Presiden segera mengeluarkan aturan untuk evaluasi," ucapnya.
Selain itu, Rieke juga menyoroti kebijakan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, kebijakan itu tidak boleh hanya diterapkan kepada DPR RI, melainkan juga harus diberlakukan kepada lembaga eksekutif dan yudikatif.
"Mumpung presidennya bisa tegas. Hentikan moratorium semua kunjungan ke luar negeri bukan hanya DPR, tapi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum yang tepat untuk melakukan perombakan sistem secara menyeluruh.
Dengan ketegasan presiden, reformasi birokrasi bisa dijalankan lebih cepat dan konsisten.
Lebih jauh, Rieke berharap agar transparansi tidak hanya dilakukan sepihak. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dari semua kementerian, lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai langkah awal perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dia optimistis, jika seluruh pihak bersedia transparan dan ikut dievaluasi, maka ini akan menjadi langkah besar menuju sistem pemerintahan yang lebih adil, efisien, dan berpihak kepada rakyat.
