Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPRD Kuningan dari Fraksi PDI Perjuangan, Rohaman menyoroti efisensi anggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Hal itu terkemuka saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kuningan Tahun 2024, Rabu (7/5/2025).
"DPRD menilai alokasi anggaran Pemkab belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat," kata Rohaman, dikutip pada Jumat (9/5/2025).
Rohaman menegaskan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum diiringi dengan peningkatan belanja publik yang signifikan.
"Sebaliknya, belanja operasional justru mengalami kenaikan, yang mencerminkan prioritas anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi ketimbang masyarakat," ujarnya.
Selain itu, kata Politisi PDI Perjuangan jua menyebut lemahnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pendapatan dari sektor pajak, retribusi, dan sumber sah lainnya belum dioptimalkan, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi," ucapnya
"Minimnya kemandirian fiskal menunjukkan bahwa pemerintah belum memiliki keberanian dan terobosan dalam memperluas basis penerimaan daerah," tambahnya.
Disamping itu, menurut Rohaman kualitas perencanaan anggaran yang dinilai tidak transparan. Dokumen LKPJ Bupati 2024 disorot karena tidak menyajikan data pendukung penting, seperti perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran.
"Akibatnya, perubahan prioritas program tidak terlihat secara jelas, begitu pula capaian kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat," ungkapnya.
"Tanpa data rinci dan terukur, sulit bagi kami menilai apakah anggaran yang digunakan benar-benar menyasar kepentingan masyarakat atau hanya habis untuk pembiayaan operasional," pungkasnya.
