Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kolim), Angga Aditya Nugraha menjelaskan saat ini pemerintah daerah menghadapi dampak efisiensi anggaran yang berimbas pada keterbatasan APBD.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat sejumlah program pembangunan belum dapat dijalankan secara maksimal.
"Karena efisiensi, ada berbagai program yang belum bisa kita realisasikan. Harapannya, program pusat bisa lebih menyentuh daerah, khususnya di Kecamatan MB Ketapang," katanya di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru (MB) Ketapang, Kamis (26/2/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan salah satu keluhan warga terkait jaringan listrik dan sambungan baru PLN.
Menurutnya, kewenangan di tingkat kabupaten terbatas, sementara pihak PLN juga masih menunggu alokasi anggaran dari pusat.
"Masalah jaringan dan tiang listrik itu sering kami dengar. Tapi kewenangan dan anggarannya banyak bergantung pada pusat. Dengan kehadiran beliau, aspirasi itu bisa langsung diperjuangkan," tegasnya.
Selain listrik, persoalan infrastruktur jalan dan harga gas elpiji 3 kilogram yang masih di atas HET turut menjadi perhatian. Meski demikian, ia menilai untuk sejumlah kecamatan yang letaknya jauh, harga di atas HET masih dipengaruhi faktor distribusi dan transportasi.
Angga juga mengungkapkan masih ada enam kecamatan di Kotim yang belum sepenuhnya beralih dan minyak tanah ke elpiji dan prosesnya masih berjalan di tingkat pusat la berharap percepatan konversi tersebut segera direalisasikan.
"Kita ingin kemajuan Kotim merata. Dengan dukungan pusat dan sinergi semua pihak, aspirasi masyarakat bisa benar-benat terwujud," tandasnya.
