Pekanbaru, Gesuri.id - Menyikapi kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas dana transfer ke daerah sebesar 20 persen secara nasional, Anggota DPRD Riau Fraksi PDI Perjuangan Suyadi berharap agar Provinsi Riau tidak ikut terkena pengurangan tersebut.
Suyadi yang juga Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Riau mengaku sudah mendengar wacana tersebut, namun hingga kini belum mengetahui rincian teknis pelaksanaannya.
“Apakah pengurangannya berlaku merata atau berbeda-beda antar daerah, kita masih menunggu penjelasan. Tapi saya berharap Riau jangan dikurangi,” ujarnya, Rabu 27 Agustus 2025.
Ia menilai, jika benar terjadi pemangkasan, maka dampaknya akan sangat besar terhadap daerah. Terlebih, saat ini Riau masih menghadapi defisit anggaran.
“Kalau dana transfer dikurangi, otomatis kemampuan membangun juga terbatas. Padahal dalam RPJMD, gubernur sudah menargetkan peningkatan PAD dari sektor sawit, migas, dan pajak. TAPD harus inovatif mencari sumber pendapatan baru agar program 2026 tetap bisa dijalankan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Suyadi juga mengapresiasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dijalankan Pemprov Riau. Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya membantu masyarakat, tapi juga meningkatkan pendapatan daerah.
“Kita mendukung upaya seperti pemutihan pajak. Saya juga minta agar kendaraan bernomor luar daerah yang beroperasi di Riau segera dimutasi ke plat BM untuk meningkatkan penerimaan pajak,” terangnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas dan kelapa sawit untuk Riau bisa ditingkatkan oleh pusat karena kontribusi Riau terhadap APBN sangat besar.
“Kontribusi sawit terhadap APBN besar, tapi DBH yang kita terima masih kecil. Jalan-jalan rusak di Riau saja belum bisa diperbaiki karena keterbatasan dana. Untuk itu DBH kita minta ditambah,” tutupnya.
