Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memastikan seluruh kajian lingkungan, sedimentasi, dan hidro-oseanografi dilakukan secara komprehensif sebelum pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer direalisasikan.
Menurutnya, proyek strategis berskala besar tersebut membutuhkan perhitungan matang agar tidak menimbulkan persoalan ekologis maupun sosial ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
"Jadi, walaupun manfaatnya diimajinasikan akan besar, tetapi risikonya pun boleh jadi akan lebih besar juga. Oleh karena itu, kami sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk mempertanyakan apakah proyek Giant Sea Wall ini sudah ada kajian mendalam tentang dampak terhadap ekologi, terhadap sedimentasi," kata Rokhmin, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Rokhmin yang juga dikenal sebagai pakar kelautan mengapresiasi upaya pemerintah menghadirkan perlindungan bagi kawasan pesisir utara Jawa. Namun, ia mengingatkan pembangunan struktur pantai dalam skala besar berpotensi mengubah kondisi ekologis wilayah sekitarnya.
Menurutnya, persoalan yang harus diperhitungkan bukan hanya kemampuan konstruksi, melainkan juga perubahan arus laut, sedimentasi, abrasi, serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan pesisir.
*Waspadai Perubahan Arus dan Abrasi Pesisir*
Sebagai bahan pertimbangan, Rokhmin menyinggung pembangunan infrastruktur pesisir di kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali, dengan bentang sekitar 7–10 kilometer. Pembangunan tersebut disebut sempat memicu perubahan arus sedimen dan abrasi di sejumlah titik lain.
Pengalaman itu, menurutnya, harus menjadi pelajaran sebelum pemerintah membangun GSW Pantura yang dirancang membentang hingga 575 kilometer. Ia mengingatkan agar manfaat proyek tidak hanya menjadi pertimbangan utama, sementara risiko ekologis justru kurang diperhitungkan.
Karena itu, Rokhmin mendesak BOPPJ memastikan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sedimentasi pesisir, serta studi hidro-oseanografi tersedia secara lengkap dan akurat sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan.
*Studi Kelayakan Harus Libatkan Ahli Ekologi*
Selain kajian hidro-oseanografi, Rokhmin mendorong BOPPJ melibatkan para ahli ekologi, geodinamika, dan akademisi dalam negeri untuk menguji kelayakan pembangunan secara menyeluruh.
Ia menegaskan, studi kelayakan atau feasibility study tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis dan konstruksi. Kajian tersebut harus mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk konsekuensinya terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal maupun mencari penghidupan di kawasan pesisir.
Rokhmin mengingatkan, proyek berskala besar jangan sampai justru memunculkan persoalan baru, seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di wilayah terdampak. Oleh sebab itu, ia meminta BOPPJ menyampaikan hasil studi kelayakan secara utuh sebelum mengambil keputusan terkait pelaksanaan pembangunan.
"Supaya nanti jangan seperti Whoosh bergerak sebentar lalu (bermasalah), atau IKN yang sementara kemiskinan dan pengangguran lebih banyak. Sekali lagi, kami menanti pada Kepala BOPPJ penyajian studi kelayakan (feasibility study) yang menyeluruh dan utuh. Bukan hanya aspek fisik, tetapi ekonomi dan ekologi, dan seterusnya," tegas Rokhmin.
*BOPPJ Siapkan Anggaran Rp481,11 Miliar pada 2027*
Dalam pemaparan di hadapan Komisi IV DPR RI, BOPPJ menjelaskan bahwa GSW Pantura dirancang membentang dari Banten hingga Jawa Timur dengan total panjang mencapai 575 kilometer. Pembangunannya direncanakan terbagi dalam 15 segmen kerja.
Untuk mendukung rencana tersebut, BOPPJ mengalokasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481,11 miliar. Anggaran itu antara lain mencakup rencana survei hidro-oseanografi lanjutan di sejumlah lokasi, termasuk Segmen 4 Bekasi serta wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
BOPPJ juga menjadwalkan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap awal di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang.
Rokhmin menilai pengawalan Komisi IV DPR RI terhadap perencanaan GSW Pantura menjadi penting agar proyek tersebut tidak hanya berorientasi pada perlindungan kawasan pesisir. Aspek keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada wilayah pesisir juga harus menjadi perhatian utama.
Dengan kajian yang menyeluruh, pembangunan GSW diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi kawasan pantai utara Jawa tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan dan kepentingan masyarakat terdampak.

















































































