Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024–2029, Rokhmin Dahuri, menyampaikan optimisme Indonesia berpotensi menjadi lumbung pangan dunia, asalkan didukung strategi dan tata kelola yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Indonesia memiliki semua modal dasar: tanah subur, laut luas, dan sumber daya manusia yang tangguh. Yang kita perlukan adalah tata kelola pangan yang tepat, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Prof. Rokhmin, dikutip Jumat (20/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Webinar Nasional bertajuk “Eksperimen Baru Tata Kelola Pangan: Bulog Dibesarkan, Bapanas Dibubarkan” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA), Selasa (17/2). Dalam forum itu, ia mengangkat tema “Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan Pangan Nasional untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan – RI yang Mensejahterakan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”.
Menurutnya, pembangunan pangan nasional hingga kini belum sepenuhnya kokoh. Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di kalangan petani, nelayan, buruh tani, anak buah kapal (ABK), peternak, serta produsen pangan lainnya.
“Kesejahteraan petani, nelayan dan produsen komoditas pangan di Indonesia masih kurang atau tergolong miskin,” tegas Rektor Universitas UMMI Bogor ini.
Ia menjelaskan, sebagian besar unit usaha di sektor pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, peternakan, dan sektor penghasil pangan lainnya masih berskala kecil dan tradisional. Banyak yang belum menerapkan skala ekonomi, sistem manajemen rantai pasok terpadu, teknologi mutakhir seperti Industri 4.0, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, produktivitas rendah, kurang efisien, kurang kompetitif, dan kurang berkelanjutan.
"3. Hampir semua perusahaan pangan (pertanian & perikanan) besar dan modern yang menerapkan keempat prinsip diatas tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan," ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.
Prof. Rokhmin juga menyoroti munculnya mafia impor pangan yang dinilainya lebih mengutamakan keuntungan tinggi dari impor, meski produksi nasional sebenarnya mencukupi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, ia menilai porsi keuntungan terbesar di sektor pangan justru dinikmati pelaku industri pengolahan dan pemasaran, bukan petani dan nelayan di sektor hulu (on-farm).
Ia memaparkan ketimpangan produktivitas tenaga kerja antar sektor. Pada 2025, produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian sekitar Rp24,8 juta per pekerja per tahun, sementara sektor industri mencapai Rp161 juta dan sektor keuangan Rp332 juta per pekerja per tahun. Ketimpangan ini menunjukkan ketidakseimbangan struktural antara sektor padat karya dan padat modal.
“Dan tentunya kebijakan ekonomi-politik seperti moneter, fiskal, ekspor – impor, dan iklim investasi yang tidak kondusif turut menyumbang permasalahan bidang pangan saat ini,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong Tahun 2001-2004 itu.
Ia juga menekankan masih rendahnya hilirisasi komoditas pangan. Sebagian besar produk diekspor dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah, multiplier effect terbatas, daya simpan pendek, dan distribusi yang sulit. Di sisi lain, luas dan kualitas lahan pertanian terus menyusut akibat alih fungsi lahan serta penggunaan pupuk anorganik secara masif dalam jangka panjang.
Masalah lain yang diangkat meliputi keterbatasan benih unggul, pakan berkualitas, alat dan mesin pertanian (alsintan), minimnya jaminan pasar dengan harga layak bagi petani dan nelayan UMKM, serta rendahnya alokasi kredit perbankan dengan suku bunga tinggi dan persyaratan ketat.
Ia juga menyinggung dampak perubahan iklim global seperti kenaikan suhu bumi, cuaca ekstrem, El Nino, La Nina, kenaikan muka laut, hingga pengasaman laut yang berdampak langsung pada produksi pangan.
"Menurut Bappenas (2024), bahwa jika berbagai dampak negatip dari Perubahan Iklim Global tidak dimitigasi dan ditangani dengan baik dan benar, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp 544 trilyun dan membuat sengsara 29 juta petani Indonesia," ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).
Selain itu, ia menyoroti rendahnya kualitas SDM sektor pangan dan krisis regenerasi petani. Sekitar 58 persen tenaga kerja di sektor pertanian berusia 45 tahun ke atas, sementara jumlah petani muda terus menyusut.
Dengan berbagai tantangan tersebut, Prof. Rokhmin menegaskan perlunya reformasi kebijakan pangan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kelembagaan, perbaikan kebijakan moneter dan fiskal yang berpihak pada sektor pangan, hingga penerapan teknologi inovatif yang berkelanjutan.
Ia berharap, dengan pembenahan struktural dan komitmen politik yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga tampil sebagai lumbung pangan dunia yang berkontribusi bagi stabilitas dan ketahanan pangan global.
