Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Rokhmin Dahuri, menegaskan perlunya reformasi kebijakan guna menghadirkan iklim investasi yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan, agar potensi besar yang dimiliki Indonesia tidak menjadi “raksasa tidur”.
“Masalah kita bukan kekurangan sumber daya, tapi kurangnya keberpihakan. Kalau mau maju, beri ‘karpet merah’ untuk investasi—permudah izin, beri kepastian hukum, dan bangun infrastruktur,” kata Rokhmin yang juga pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Gus Dur dan Megawati dalam Talkshow Pengurus ASPEKSINDO periode 2025–2030 di Hotel Borobudur, Jakarta, dikutip Minggu (19/4/2026).
Ia menekankan bahwa kemudahan perizinan, kepastian regulasi, serta dukungan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam menarik investasi berkualitas di sektor perikanan. Tanpa adanya reformasi kebijakan yang konkret, menurutnya, potensi kelautan Indonesia akan sulit berkembang secara optimal.
“Pada akhirnya, hal ini akan mendorong tercapainya daerah yang maju, sejahtera, adil, makmur, dan berdaulat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kartika Listriana, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengoptimalkan pengelolaan ruang pesisir dan laut secara terencana dan berkelanjutan guna memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.
“Tanpa kepastian ruang laut, investasi akan ragu. Kita harus pastikan tata ruang jelas, terencana, dan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa konflik ruang dan ketidakpastian tata kelola masih menjadi hambatan laten dalam pengembangan sektor kelautan, sehingga perlu penataan yang lebih terintegrasi antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Di sisi lain, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Dani Setiawan, menyoroti berbagai tantangan klasik yang dihadapi nelayan, terutama terkait keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kebutuhan vital dalam aktivitas melaut.
"Program ini terbukti memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses energi bagi nelayan serta mendukung peningkatan kesejahteraan mereka," ungkapnya.
Ia mengingatkan keberhasilan program SPBU Nelayan pada era kepemimpinan Rokhmin Dahuri, serta mendorong agar program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ke depan mampu menjawab kebutuhan dasar nelayan secara lebih komprehensif.
“Ke depan, KNMP harus menjawab kebutuhan dasar nelayan, termasuk akses energi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berani melakukan lompatan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
“Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi harus masuk ke hilirisasi, inovasi produk, dan penguatan rantai pasok agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa anggota ASPEKSINDO memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi daerah menjadi produk dan jasa bernilai tambah tinggi, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek hilirisasi dan daya saing global.
Kepengurusan baru ASPEKSINDO periode 2025–2030 resmi dipimpin oleh Erlina Ria Norsan sebagai Ketua Umum dan Safaruddin sebagai Sekretaris Jenderal. Kegiatan yang dihadiri lebih dari 300 kepala daerah ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
