Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mendorong peningkatan dan penyesuaian alokasi anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta TNI dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mendatang.
Langkah tersebut dinilai strategis untuk mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sekaligus meningkatkan kesejahteraan prajurit di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.
"Pengajuan anggarannya tentu saja sesuai dengan kebutuhan Kemenhan sendiri. Kalau melihat negara-negara lain, anggaran pertahanan keamanannya sudah meningkat. Maka dari itu, di Kemenhan sendiri mungkin akan ada peningkatan terkait anggaran pertahanan dan keamanan," kata Sarifah, dikutip Minggu (23/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sarifah saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di lobby Nusantara II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Sarifah menjelaskan, penguatan anggaran pertahanan diperlukan untuk mendukung pemenuhan target Minimum Essential Force (MEF) serta peremajaan alutsista matra darat, laut, dan udara. Menurutnya, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas dinamika keamanan di kawasan.
Sebagai gambaran, rasio anggaran pertahanan Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran bawah 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut relatif rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang mengalokasikan sekitar 1,5 hingga 3 persen PDB untuk sektor pertahanan.
Karena itu, menurut Sarifah, penguatan postur anggaran pertahanan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Penambahan anggaran juga perlu disusun berdasarkan kebutuhan operasional yang terukur sehingga penggunaannya dapat mendukung peningkatan kemampuan pertahanan nasional secara optimal.
Selain modernisasi alutsista, Komisi I DPR RI turut memberikan perhatian terhadap peningkatan sarana dan prasarana prajurit. Hal tersebut mencakup penyediaan fasilitas perumahan dinas yang layak serta peningkatan tunjangan operasi bagi prajurit yang bertugas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Penguatan sistem pertahanan siber militer juga menjadi perhatian. Menurut Sarifah, peningkatan kemampuan di bidang tersebut diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ancaman perang asimetris yang semakin kompleks.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan terukur, Komisi I DPR RI berharap modernisasi pertahanan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit. Penguatan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun postur pertahanan nasional yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.
