Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, menilai potensi penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi ujian serius bagi ketahanan nasional Indonesia. Ia mengingatkan, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak dan LPG, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak geopolitik global.
"Selat Hormuz adalah ujian nyata bagi keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional. Ketergantungan Indonesia pada impor minyak dan LPG membuat kita sangat rentan terhadap gejolak geopolitik," ujar Sarifah dikutip Kamis (5/3).
Selat Hormuz merupakan jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Jalur ini menjadi salah satu rute perdagangan energi paling strategis di dunia, dengan sekitar 20 persen minyak mentah global dan 25 persen ekspor gas alam cair (LNG) melintas di wilayah tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, konflik antara Iran, AS, dan Israel memicu gangguan pengiriman minyak, membuat banyak kapal tanker tertahan dan harga minyak dunia melonjak tajam.
"Jika harga minyak melonjak tajam akibat gangguan jalur tersebut, dampaknya rakyat Indonesia akan langsung merasakannya melalui kenaikan harga BBM hingga kenaikan harga pangan," kata Legislator PDI Perjuangan tersebut.
Sarifah menekankan bahwa lonjakan harga minyak mentah dunia—yang disebut telah menembus kisaran US$80-100 per barel—berpotensi menekan harga BBM dan LPG dalam negeri. Kondisi ini dapat menyebabkan subsidi energi membengkak dan membebani APBN apabila pemerintah menahan harga agar tidak naik.
"Kenaikan harga minyak akan membebani subsidi, memperlebar defisit APBN, menekan rupiah, dan memicu inflasi," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan dapat meningkat akibat sentimen global. Selain itu, defisit transaksi berjalan berpotensi melebar karena biaya impor energi melonjak drastis. Dampak lanjutannya adalah inflasi, kenaikan ongkos transportasi dan distribusi, serta penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah.
"Indonesia harus bersikap realistis dalam merespons konflik Iran-AS-Israel. Peran diplomasi memang penting, tetapi langkah apa pun harus terukur dan benar-benar mempertimbangkan kepentingan nasional," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan diplomasi, tetapi juga harus menyiapkan langkah konkret untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang lebih luas.
"Pemerintah perlu menyiapkan skenario krisis dengan memperkuat cadangan energi, mendiversifikasi impor, dan meningkatkan produksi dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada luar negeri," bebernya.
Ia menegaskan bahwa ketegasan dan kesiapan pemerintah menjadi kunci agar krisis global tidak berimbas menjadi krisis domestik.
"Indonesia harus tegas, siap, dan terukur. Krisis global tidak boleh berubah menjadi krisis domestik karena kelambanan antisipasi. Pemerintah wajib bertindak cepat, strategis, dan berpihak pada kepentingan nasional serta perlindungan rakyat," pungkasnya.
