Sorong, Gesuri.id - Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ke Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan justru memunculkan ironi di lapangan.
Alih-alih diikuti pembenahan infrastruktur, sejumlah ruas jalan utama masih dalam kondisi rusak parah dan memicu kritik publik.
Kondisi tersebut terlihat di jalur strategis mulai dari Tugu Pawbili hingga Rumah Sakit John Piet Wanane (JPW), yang dipenuhi lubang dan permukaan bergelombang.
Jalan yang tidak layak dilalui ini dinilai mencerminkan lemahnya respons Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Papua Barat Daya dalam menjalankan fungsi pemeliharaan.
Ketua Forum Intelektual Muda Nusantara (FIMN) Papua Barat Daya, Isack Yable, menilai kondisi ini sebagai kegagalan memanfaatkan momentum penting.
"Kekecewaan juga dirasakan masyarakat Kabupaten Sorong yang sehari-hari menggunakan jalur tersebut," tegas Isac yang juga Kader PDI Perjuangan itu kepada awak media, Senin (21/4/2026), dilansir dari tifapapua.net.
Isack menegaskan kendaraan dinas yang digunakan Wapres mungkin tidak terlalu merasakan dampak kerusakan jalan. Namun, kondisi berbeda dialami sopir angkutan umum, truk, hingga jasa logistik yang harus menghadapi medan jalan rusak setiap hari.
“Ini bukan lagi soal keterbatasan waktu atau anggaran, tetapi soal kemauan dan prioritas. Jika kunjungan Wakil Presiden saja tidak mampu mendorong tindakan cepat, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah,” tegasnya.
Menurut Isack, kesenjangan antara agenda seremonial dan realitas pelayanan publik semakin terlihat.
Di satu sisi, kunjungan kenegaraan berlangsung dengan persiapan protokoler ketat, sementara kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan justru terabaikan.
Ia juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat, mulai dari kerusakan kendaraan hingga risiko kecelakaan.
Sementara rombongan pejabat dinilai tidak merasakan kondisi tersebut secara langsung.
Kekecewaan serupa disampaikan warga Kabupaten Sorong yang berharap adanya perbaikan, setidaknya sementara, menjelang kunjungan.
Namun harapan itu tidak terwujud. Padahal, infrastruktur jalan merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi.
Kerusakan jalan berdampak pada distribusi logistik, mobilitas warga, serta keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
FIMN menegaskan kunjungan Wakil Presiden seharusnya menjadi sarana evaluasi menyeluruh kinerja instansi teknis.
Diharapkan kunjungan Wakil Presiden tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu membawa dampak nyata bagi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM di Papua Barat Daya.
