Jawa Tengah, Gesuri.id - Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.
Baca: Megawati dan PDI Perjuangan Siaga Bela Jokowi
Itu dikatakannya saat acara dialog di DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang membahas upaya penguatan sektor pertanian dalam 'Dialog bersama Parlemen: Prime Topic' dengan tema 'Strategi Penanganan Pupuk Langka & Kesejahteraan Petani' di Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (18/8).
“Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap. Permasalah subsidi juga ruwet setiap tahunnya. Data pemerintah mengatakan subsidi cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain. Saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabahnya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah,” tegas Legislator PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Kasi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Asil Tri Yuniati mengatakan salah satu tujuan subsidi pupuk adalah menghindari gejolak harga pupuk. Hal itu merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani.
Ia juga menjelaskan, menurut aturan, petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk adalah petani yang bergabung di kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada tahun sebelumnya. Dan, penyusunan RDKK itu sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian.
“Upaya pembangunan subsidi pupuk sudah pernah dikembangkan ke Pemerintah Pusat. Ada 2 alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih harga subsidi dan non subsidi sangat jauh,” jelas Asil.
Menurut Profesor Sony Heru Priyanto penyusunan RDKK tersebut seharusnya real time dan bukan disusun pada tahun sebelumnya. Karena, data pertanian itu dapat berubah setiap saat. Dalam hal digitalisasi data memang sudah merupakan keharusan, namun data tersebut harus memuat informasi yang real time .
Baca: Megawati Prihatin Jokowi Kerap Dikritik Sembarangan
“Terkait penawaran wajar subsidi pupuk ke subsidi pasca saya sangat mendukung dan harga yang diterima oleh petani bukan hanya tapi harus harga makmur. Karena, rata-rata Negara yang makmur harga pangannya mahal,” ujar profesor.
