Ikuti Kami

Sihar Sitorus Dorong Pesantren Jadi Garda Terdepan dalam Pencegahan Tuberkulosis

Sihar mengingatkan bahwa tuberkulosis masih menjadi salah satu persoalan kesehatan serius di Indonesia.

Sihar Sitorus Dorong Pesantren Jadi Garda Terdepan dalam Pencegahan Tuberkulosis
Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar P.H. Sitorus.

Jakarta,, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Sihar P.H. Sitorus, mendukung peluncuran Gerakan Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) yang digelar secara nasional di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurut Sihar, gerakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis, khususnya di lingkungan pesantren yang menjadi tempat tinggal sekaligus pusat pendidikan bagi jutaan santri di Indonesia.

Ia menilai, pesantren perlu mendapatkan perhatian khusus dalam program perlindungan kesehatan masyarakat. Sebab, lingkungan asrama dengan aktivitas bersama berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit apabila tidak diimbangi dengan upaya pencegahan dan deteksi dini.

Baca: Ganjar Dorong Kader PDI Perjuangan Hidupkan Tradisi

Sihar mengingatkan bahwa tuberkulosis masih menjadi salah satu persoalan kesehatan serius di Indonesia. Berdasarkan perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 1,09 juta orang di Indonesia menderita TB pada 2023. Angka kejadian penyakit tersebut mencapai sekitar 387 kasus per 100.000 penduduk, dengan jumlah kematian lebih dari 130 ribu jiwa.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan target eliminasi TB pada 2030 melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Target tersebut mencakup penurunan angka kejadian menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk dan angka kematian menjadi enam per 100.000 penduduk.

“Target ini tidak mungkin dicapai bila penanganan TB hanya diserahkan kepada rumah sakit atau puskesmas. Kita harus masuk ke ruang-ruang kehidupan masyarakat, termasuk pesantren. Karena itu, kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan komunitas, pengelola pesantren, kader kesehatan, organisasi masyarakat, dan para penyintas TB menjadi sangat penting,” kata Sihar dalam siaran persnya, Minggu (15/11/2026).

Ia menegaskan, keterlibatan komunitas memiliki peran penting dalam memastikan program penanggulangan TB berjalan efektif. Komunitas tidak hanya menjadi pendukung program pemerintah, tetapi juga berperan membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi stigma terhadap pasien, serta mendampingi penderita agar menjalani pengobatan hingga tuntas.

Selain itu, komunitas dapat membantu penelusuran kontak erat dan menghubungkan keluarga yang membutuhkan penanganan dengan puskesmas maupun fasilitas kesehatan rujukan.

Menurut Sihar, pasien TB kerap mengalami berbagai kendala dalam menjalani pengobatan. Faktor ekonomi, rasa malu, ketakutan terhadap diskriminasi, hingga tidak adanya pendamping menjadi sejumlah penyebab pasien menghentikan pengobatan sebelum waktunya.

“Pasien TB sering kali tidak putus obat karena tidak mengerti. Mereka putus obat karena malu, takut dikucilkan, tidak punya ongkos, kehilangan penghasilan, atau tidak memiliki orang yang mendampingi. Di titik inilah komunitas bekerja. Kemenkes menyediakan standar layanan, obat, diagnosis, dan sistem rujukan; komunitas memastikan layanan itu benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sihar meminta peluncuran Gerakan Pesantren Bebas TB ditindaklanjuti dengan program nyata dan berkelanjutan. Langkah tersebut antara lain melalui pemeriksaan kesehatan secara aktif bagi santri dan pengasuh, pelacakan kontak erat, pemeriksaan lanjutan bagi kelompok berisiko, pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT), serta pendampingan pengobatan hingga pasien dinyatakan sembuh.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pesantren, terutama di area asrama dan ruang belajar. Upaya tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko penularan sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman.

Sihar berharap program tersebut tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan kesehatan sesaat. Pesantren harus terintegrasi dalam jejaring penanggulangan TB yang melibatkan puskesmas, dinas kesehatan, kantor Kementerian Agama, serta komunitas pendamping pasien.

“Pesantren bebas TB bukan berarti pesantren yang tidak pernah menemukan kasus. Justru pesantren yang baik adalah pesantren yang berani menemukan kasus lebih dini, memastikan santri memperoleh pengobatan, melindungi kontak erat, dan menghapus stigma. Menutup-nutupi kasus hanya memperpanjang penularan,” tegasnya.

Ia menambahkan, peluncuran gerakan nasional di Deli Serdang harus menjadi momentum bagi Sumatera Utara untuk mengembangkan model penanggulangan TB berbasis komunitas yang dapat diterapkan di berbagai daerah.

Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat perlu menjamin ketersediaan obat, alat diagnosis, tenaga kesehatan, dan sistem pendataan yang memadai. Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan puskesmas memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan serta tindak lanjut terhadap pasien.

Di sisi lain, pengelola pesantren dan komunitas masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program agar upaya penanggulangan TB berjalan secara konsisten.

“Bebas TB harus dimulai dari keberanian untuk menemukan pasien, kesungguhan untuk mendampingi sampai sembuh, dan kerja sama yang tidak putus antara negara dengan masyarakat. Di situlah Gerakan Pesantren Bebas TB harus mengambil peran,” pungkas Sihar.

Quote