Ikuti Kami

Sihar Sitorus Minta Pemerintah Priortaskan Keselamatan dan Kebutuhan Korban Gempa Nagekeo

Pemerintah tidak bisa hanya berhenti pada tahap evakuasi, tetapi harus memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi.

Sihar Sitorus Minta Pemerintah Priortaskan Keselamatan dan Kebutuhan Korban Gempa Nagekeo
Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus.

​Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, mendesak pemerintah untuk menempatkan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar korban gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai prioritas utama. Penanganan pascabencana dinilai tidak boleh terhenti pada tahap evakuasi semata.

​"Keselamatan korban harus menjadi prioritas utama. Pemerintah tidak bisa hanya berhenti pada tahap evakuasi, tetapi harus memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi," ujar Sihar kepada wartawan, Selasa (18/8).

Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

​Politikus PDI Perjuangan tersebut secara khusus menyoroti kerusakan pada 18 fasilitas kesehatan di wilayah NTT akibat guncangan gempa. Kondisi ini dinilai memperhatinkan karena mempersempit kapasitas layanan medis untuk merawat para korban luka.

​Oleh karena itu, Sihar meminta pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal. Ia mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, serta unsur SAR yang bergerak cepat memanfaatkan periode krusial golden hour 72 jam pertama.

​Namun, ia mengingatkan bahwa masa kritis menuntut penanganan yang komprehensif melebihi tindakan evakuasi fisik. Ketersediaan tenaga medis, pasokan obat-obatan, hingga dukungan psikososial harus dipastikan menjangkau wilayah-wilayah yang paling terisolasi.

Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur

​"Kebutuhan medis dan logistik harus sampai ke titik terjauh, bukan hanya terfokus di lokasi yang mudah dijangkau kamera atau bantuan," tegasnya.

​Sihar juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan jaringan fasilitas kesehatan. Koordinasi yang presisi diperlukan untuk mencegah penumpukan bantuan di satu lokasi, sementara kawasan desa terpencil mengalami krisis logistik.

​Ia menekankan bahwa pemulihan fisik fasilitas kesehatan yang rusak harus berjalan sejajar dengan pelayanan medis darurat agar penanganan korban dapat berjalan optimal hingga situasi sepenuhnya pulih.

Quote