Trenggalek, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas produk melalui pemenuhan standar nasional. Upaya ini dilakukan agar produk lokal mampu naik kelas dan bersaing tidak hanya di pasar daerah, tetapi juga di kancah nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggandeng Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memberikan pendampingan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada ratusan pelaku UMKM di Trenggalek, Minggu (16/8/2026).
Novita menekankan bahwa standardisasi merupakan kunci strategi bagi UMKM untuk berkembang. Menurutnya, selain SNI, pelaku usaha juga perlu memperhatikan sertifikasi lain seperti PIRT, sertifikat halal, HACCP, serta standar lain yang relevan dengan jenis produknya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Kami dari Komisi VII menghadirkan mitra kami, BSN, untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek mengenai SNI. Standardisasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah penting untuk menjamin keamanan bahan, meningkatkan mutu produksi, serta membangun kepercayaan konsumen,” ujar Novita.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pendampingan tidak boleh berhenti pada tahap sosialisasi. Ia mendorong sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mendampingi pelaku usaha hingga mendapatkan sertifikasi resmi.
Selain standardisasi, Novita menyoroti pentingnya perbaikan sistem perizinan Online Single Submission (OSS). Ia meminta pemerintah pusat untuk terus membenahi sistem digital tersebut agar lebih ramah bagi pelaku usaha dan tidak menghambat pelayanan di tingkat daerah.
Lebih lanjut, Novita menilai bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya dengan bantuan modal. Pelaku usaha membutuhkan ekosistem yang komprehensif, mencakup aspek legalitas, standarisasi, akses pasar, hingga infrastruktur digital.
“Untuk memastikan pelaku UMKM di pelosok tidak tertinggal dalam ekonomi digital, saya telah mendorong pembangunan infrastruktur jaringan melalui penambahan sekitar 120 titik akses sinyal untuk meminimalisasi wilayah blank spot. Dengan konektivitas yang memadai, produk dari desa dapat dipasarkan ke luar daerah secara luas,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Komindag Trenggalek, Saniran, berharap pendampingan ini dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai proses sertifikasi yang sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
“Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme pendaftaran secara mandiri. Oleh karena itu, edukasi praktis ini sangat penting agar mereka ke depan mampu mandiri, saling berkolaborasi, dan tidak terus-menerus bergantung pada pendampingan pemerintah,” tutur Saniran.
Menutup keterangannya, Novita optimistis bahwa dengan produk yang berkualitas, legalitas yang jelas, serta dukungan infrastruktur digital, potensi UMKM Trenggalek untuk menembus pasar nasional akan semakin terbuka lebar.
“UMKM harus kita siapkan untuk naik kelas. Ketika ekosistem pendukungnya telah terbangun dengan baik, produk asli Trenggalek akan memiliki daya saing yang jauh lebih besar,” pungkasnya.
