Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menyoroti kemacetan parah di jalur menuju Pelabuhan Ketapang yang telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
"Ini bukan sekadar masalah lalu lintas. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekonomi rakyat," kata Sonny, dikutip Selasa (7/4/2026).
Sebagai legislator yang membidangi pertanian, kelautan, dan perikanan, Sonny menilai dampak kemacetan sudah bersifat sistemik. Ia menyebut, distribusi logistik terganggu parah sehingga merugikan berbagai sektor. Produk hortikultura seperti sayur dan buah dari Jawa Timur dilaporkan membusuk di atas truk akibat antrean panjang. Para petani pun harus menanggung kerugian yang tidak sedikit.
"Kerugian yang dialami petani dan peternak bisa mencapai miliaran rupiah," ujarnya.
Tak hanya itu, sektor peternakan juga terdampak. Hewan ternak yang terjebak macet dalam waktu lama mengalami stres hingga penyusutan bobot badan secara drastis. Sementara itu, nelayan juga ikut merugi akibat kualitas ikan segar yang menurun bahkan membusuk sebelum sampai ke pasar.
"Semua ini akan bermuara pada inflasi daerah, harga naik, dan masyarakat yang akhirnya menanggung akibatnya," ucapnya.
Sonny juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) maupun penambahan armada kapal disebut hanya solusi jangka pendek. Mengacu pada data Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, ia menyebut hampir 50 persen kapal justru menganggur di tengah laut karena antrean panjang untuk sandar di pelabuhan.
"Mau ditambah seribu kapal pun, kalau dermaganya tidak ditambah, kemacetan ini akan jadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat," tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi risiko keselamatan jika terlalu banyak kapal mengapung menunggu giliran sandar.
"Jangan hanya sibuk retorika kalau di lapangan rakyat masih terjebak berjam-jam hanya untuk bergerak puluhan meter," ungkapnya.
Mantap legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III tersebut mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures) untuk mengurai persoalan ini secara permanen.
Ia mengusulkan tiga langkah strategis yang harus segera dilakukan. Pertama, evaluasi total terhadap kinerja otoritas pelabuhan dan manajemen logistik di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya penambahan dermaga baru guna mengimbangi lonjakan volume kendaraan. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
"Jalur Ketapang–Gilimanuk ini adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat bisa lumpuh," tegasnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya melakukan peninjauan lapangan tanpa solusi konkret.
"Saya minta pemerintah segera hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar datang meninjau lalu pulang tanpa hasil," pungkasnya.
