Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai niat Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator konflik ke Teheran sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, namun tetap membutuhkan kalkulasi yang matang di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah.
“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” kata TB Hasanuddin, dilansir dari kompascom, Senin (2/3/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan sedikitnya tiga pertimbangan utama. Pertama, peran fasilitator harus dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik, yakni Amerika Serikat dan Iran. Ia menyoroti posisi Indonesia yang saat ini telah bergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump.
“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ucapnya.
Kedua, menurutnya, peran fasilitator membutuhkan komitmen serius dari pemerintah, baik dari Presiden maupun Menteri Luar Negeri.
“Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya satu atau dua kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap?” ujar TB Hasanuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap langkah diplomasi harus memiliki manfaat yang jelas bagi kepentingan nasional Indonesia.
“Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin berpandangan apabila Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja yang masih bergejolak, langkah tersebut dinilai lebih relevan karena berada dalam lingkup kawasan Asia Tenggara.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” pungkasnya.
