Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia dalam kondisi lebih baik. Ia menyebutkan, kalau di negara-negara anggota Group 20 (G20), pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi ranking yang ketiga.
“Ini yang patut kita syukuri dan yang sering kita lupakan. Nomor 3, di bawah India dan China, baru Indonesia. Sehingga rasa optimisme ini harus terus kita kembangkan, jangan sampai kita itu selalu berada pada posisi kelihatan tertekan,” kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11) pagi.
Baca: Presiden Trump Berbagi Permen ke Presiden Jokowi di KTT G20
Menurut Presiden, semua negara sekarang ini tertekan oleh kondisi eksternal, pertumbuhan ekonomi global, perang dagang yang tidak semakin jelas, masalah-masalah yang ada di Amerika Latin, masalah Brexit, masalah-masalah yang ada di Timur Tengah, di dekat kita ada masalah Hongkong yang enggak selesai-selesai.
Tapi, Presiden meyakini, kalau kita konsentrasi menghadapi tantangan-tantangan internal, pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik. Pertumbuhan ekonomi tahun kita ini, diakui Presiden, mungkin madih berada 5,04% atau 5,05%.
Sementara tahun depan dengan kondisi ekonomi global yang menurut Bank Dunia, menurut IMF juga kemungkinan bisa turun lagi karena persoalan-persoalan yang ada belum bisa diselesaikan. Presiden Jokowi setuju fiskal kita memang harus prudent, karena APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 14% dari ekonomi yang kita miliki.
“Artinya apa? 86% baik yang itu namanya perputaran uang, baik itu yang namanya ekonomi itu berada di sektor swasta yang didalamnya termasuk BUMN. Artinya apa? APBN itu hanya memacu, memicu, men-trigger, menstimulasi agar ekonomi kita bisa bergerak. Tetapi 86% yang menentukan adalah swasta dan BUMN,” jelas Presiden Jokowi.
Sementara terkait rasio defisit kita terhadap PDB, menurut Presiden, pemerintah juga sangat hati-hati kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Tahun ini di dalam APBN, pemerinah memasang angka di 1,9 tetapi mungkin nanti jatuhnya diangka 2 lebih sedikit.
“Tahun depan kita memasang di angka 1,7 tetapi mungkin juga bergerak, tetapi paling tidak itu masih semuanya masih pudent di bawah angka 3 atau 2,5,” ujar Presiden. Kemudian inflasi, menurut Presiden, selama 5 tahun ini kita dapat menjaga pada posisi kurang lebih di angka 3,5 persen. Sebelumnya kalau kita lihat 8 atau 9 persen angka inflasi kita.
“Ini terus harus kita jaga bersama-sama, terutama di Bank Indonesia dalam menjaga inflasi ini,” tutur Presiden Jokowi. Kemudian tingkat kemiskinan, menurut Presiden, ini tantangan besar kita. Angka kemiskinan kita 5 tahun yang lalu berada di angka 11,2 kemudian bisa turun sekarang ini pada angka kurang lebih 9,4-9,6. Sedangkan tingkat ketimpangan, gini rasio, juga bisa kita stop dan kita turunkan meskipun juga tidak bisa drastis. Presiden Jokowi menyampaikan, dari angka 0,408 di 2015 bisa kita turunkan berada pada angka 0,38. “Ini terus akan kita jaga agara berkurang, berkurang, berkurang ketimpangan kita,” kata Presiden Jokowi.
Baca: KTT G20, Jokowi Akan Paparkan Ekonomi Digital & Kesenjangan
Program 5 Tahun Ke Depan
Untuk 5 (lima) tahun ke depan, menurut Presiden, prioritas pertama yang dikerjakan pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ia mengingatkan, ini adalah hal yang paling sulit, tidak gampang menyelesaikan memperbaiki masalah SDM ini.
Setelah 5 tahun yang lalu kita bekerja keras fokus di pembangunan infrastruktur dan pada 5 tahun ke depan tetap kita lanjutkan, menurut Presiden, fokus kita adalah dipembangunan sumber daya manusia melanjutkan pembangunan infrastruktur, kemudian penyederhanaan regulasi yang nantinya akan dikerjakan dengan omnibus law, kemudian penyederhanaan birokrasi kita, dan yang terakhir adalah transformasi ekonomi. Yang terberat di bidang pembangunan sumber daya manusia sesuai laporan dari Bank Dunia, menurut Presiden, adalah 54% dari pekerja kita dulunya adalah balita yang mengalami stunting.
“Ini sebuah angka yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu, stunting menjadi program prioritas kita dalam pembangunan sumber daya manusia,” kata Presiden seraya menambahkan,prevalensi stunting anak balita kita masih tinggi. Dulu waktu pemerintah masuk, berada pada angka 37, Selama 5 tahun bisa kita turunkan menjadi kurang lebih 27%. Pemerintah mentargetkan Tapi 5 tahun ke depan angka prevalensi stunting berada pada 19%.
“Bukan 19% tapi 14% karena ini kalau dikerjakan secara fokus angka itu bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Tetapi memang perlu kerja keras dan fokus, detail untuk mentajem, menusuk pada masalah-masalah yang memang harus kita kerjakan,” jelas Presiden Jokowi.
Kemudian ini yang berpuluh tahun tidak pernah bisa kita selesaikan adalah agenda dalam menurunkan current account deficit. Tidak pernah selesai. Tetapi Presiden meyakini dengan transformasi ekonomi yang dikerjakan, pemerintah akan bisa menyelesaikan ini dalam waktu 3, maksimal 4 tahun.
Frame work untuk transformasi ekonomi dalam rangka menyelesaikan current account deficit kita, menurut Presiden, aselalu bertahun-tahun ketergantungan yang namanya komoditas, baik itu kuantitinya maupun harganya. Harga komoditas selalu membayangi ekonomi kita karena turunnya harga komoditas pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita.
Kemudian impor yang besar atas energi, terutama minyak dan gas. Kemudian barang-barang modal dan bahan baku. Sebetulnya, menurut Presiden, barang-barang modal dan bahan baku juga enggak ada masalah kalau itu dipakai lagi untuk kita keluarkan sebagai barang-barang ekspor, produk-produk ekspor.
Baca: KTT G20, Presiden Jokowi Angkat Isu Pemberdayaan Perempuan
Tetapi banyak juga dari bahan baku atau barang modal ini kemudian masuk untuk konsumsi domestik kita. Sehingga mempengaruhi defisit transaksi berjalan kita yang juga mempengaruhi volatilitas dari rupiah dan pertumbuhan ekonomi kita.
“Oleh sebab itu, ke depan kita memiliki agenda besar yaitu meningkatkan ekspor dan produk substitusi impor. Dua hal ini yang menjadi agenda yang berkaitan dengan ekspor, dengan impor,” tegas Presiden Jokowi. Kemudian, lanjut Presiden, pemerintah akan menarik devisa sebanyak-banyaknya.
Ini nanti akan dilakukan lewat pengembangan destinasi wisata. Dan tentu saja tugas besar dari BKPM (Badan Koordinasi Penenaman Modal) adalah menarik investasi langsung atau FDI yang ini juga bukan sesuatu yang gampang karena semua negara sekarang ini berbondong-bondong ingin menarik FDI supaya masuk ke negara mereka masing-masing. Saat menghadiri Pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2019 itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
