Jakarta, Gesuri.id - Penetapan tersangka terhadap 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut membuat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin, sedih dan terpukul.
“Bagaimanapun, DPRD adalah bagian dari pemerintahan. Apalagi, kasus di Sumut, menyeret puluhan anggota dewan,” katanya, kemarin.
Tjahjo mengungkapkan, dirinya tak pernah bosan mengingatkan agar para pemangku kebijakan di daerah termasuk DPRD untuk memahami area rawan korupsi.
Baca: Menteri Tjahjo Minta Praktik Politik Uang Diperangi
Area rawan korupsi itu, kata Tjahjo, salah satunya mengenai perencanaan dan penyusunan anggaran.
Dia menambahkan, sudah banyak contoh dan kasus yang terjadi sehingga seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar berhati-hati.
“Harus hati-hati karena area itu dicermati oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Perencanaan anggaran merupakan objek audit,” ujarnya.
Baca: Menteri Tjahjo: Kerja Sama APIP Tidak Lindungi Koruptor
Tak hanya kepada kalangan legislator, Tjahjo juga sering menginatkan kepala daerah agar tidak bermain-main ketika menyusun anggaran dengan DPRD. Menurutnya, jika tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan dewan dalam pembahasan APBD, anggaran bisa disahkan lewat Peraturan Gubernur (Pergub).
“Intinya, jangan main-main. Sekali main-main, pasti kebongkar,” ujar politisi senior PDI Perjuangan itu.
Tjahjo menyakini KPK tidak akan sembarangan menetapkan seseorang menjadi tersangka karena memiliki alat bukti kuat. Untuk itu, ia meminta agar kasus Sumut dijadikan pelajaran.
