Madiun, Gesuri.id – Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun Usman Ependi, melayangkan kritik tajam terhadap sejumlah pos anggaran dalam rancangan APBD 2026. Kritik itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun yang digelar pada Jumat (31/10/2025).
“Kami ingin mengetahui penyebab turunnya PAD ini. Apakah karena kinerja BUMD menurun atau ada faktor lain?” tanya Usman dari podium, memantik perhatian peserta sidang.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan dokumen RAPBD 2026, pos tersebut menurun dari Rp15,447 miliar menjadi Rp14,203 miliar, atau berkurang sekitar Rp1,243 miliar.
Usman juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi, termasuk hiburan, parkir, dan tempat usaha.
Sorotan tajam berikutnya diarahkan pada belanja modal gedung dan bangunan yang naik signifikan, dari Rp31,889 miliar menjadi Rp39,924 miliar.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan proyek drainase perkotaan yang mencakup pembangunan replika Tembok Cina dan saluran di Sumber Umis. Anggarannya naik dari Rp7,735 miliar menjadi Rp10,104 miliar.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti saldo piutang daerah tahun 2024 yang masih tinggi, mencapai Rp21,888 miliar dari pajak, retribusi, dan sumber lainnya. Mereka mendesak pemerintah kota untuk memberikan penjelasan konkret soal strategi penagihan dan target penyelesaian piutang di tahun anggaran 2026.
