Ikuti Kami

DPC PDI Perjuangan "Geruduk" Wali Kota Jaktim, Soroti Masalah Banjir hingga Mafia Makam

Audiensi dipimpin langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Jaktim Dwi Rio Sambodo didampingi Sekretaris Cabang Lukman Hakim serta jajaran lainnya

DPC PDI Perjuangan
Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Dwi Rio Sambodo beserta jajaran dalam audiensi bersama Wali Kota Jakarta Timur - Foto: Ralian Jawalsen

Jakarta, Gesuri.id – Jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Jakarta Timur menggelar audiensi dengan Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, di Gedung Pola, Senin (6/4/2026). Pertemuan ini bertujuan menyampaikan berbagai persoalan krusial yang dikeluhkan warga di wilayah administrasi Jakarta Timur.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Jaktim, Dwi Rio Sambodo, didampingi Sekretaris Cabang, Lukman Hakim, serta jajaran pengurus lainnya.

Soroti Fasilitas Umum dan Sampah

Ketua Bidang Olahraga dan Pemuda DPC PDI Perjuangan Jaktim, Romy Jiwaperwira, menyentil buruknya pengelolaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di kawasan Kramat Jati dan Duren Sawit. Ia menilai Pemkot Jaktim terkesan menelantarkan aset-aset tersebut.

"Berdasarkan survei dan laporan warga, tumpukan sampah di Kramat Jati, khususnya di Pasar Induk, sudah sangat mengganggu karena aroma tidak sedap. Selain itu, saluran air di Cililitan sering meluap karena pembersihan gorong-gorong jarang dilakukan. Inilah pemicu banjir di sana," tegas Romy.

Isu "Jalur Khusus" TPU dan Kemacetan Cakung

Wakil Bendahara DPC PDI Perjuangan Jaktim, Jansen Sitompul, mengkritisi sulitnya akses pemakaman bagi warga di TPU Pondok Ranggon, Cipayung. "Warga kami kesulitan akses makam, tapi anehnya kalau ada 'jalur khusus', akses itu bisa ada. Ini harus dibenahi," kata Jansen.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Bidang BPJS dan Ketenagakerjaan, Lis Mardiana, menyoroti luapan air Kali Hek yang rutin merendam rumah warga. Sementara itu, Ketua PAC Cakung, Hendriana, mengeluhkan kemacetan ekstrem di wilayahnya yang membuat waktu tempuh menjadi tidak masuk akal.

"Saya staf di DPRD DKI, berangkat jam 05.30 baru sampai jam 09.00. Masyarakat menderita karena setiap hari menghadapi macet berjam-jam. Selain itu, keberadaan pabrik di Cakung belum berdampak bagi warga lokal karena tenaga kerjanya bukan warga setempat," papar Hendriana.

Respon Wali Kota Munjirin

Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengakui bahwa persoalan di wilayahnya tidak bisa diselesaikan sendirian oleh pemerintah. Ia menyambut baik fungsi kontrol yang dijalankan oleh pengurus partai hingga tingkat RW.

Terkait kemacetan di Cakung, Munjirin menjelaskan bahwa wilayah tersebut merupakan titik temu penyangga dari Jakarta Utara dan Bekasi. 

"Perlu koordinasi lintas batas. Soal transportasi di rusun Cakung, akan segera kami upayakan melalui Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bersama Sudin Perhubungan," jelasnya.

Mengenai isu pemakaman, Munjirin membantah adanya tarif ilegal bagi warga Jakarta dan menjelaskan kondisi TPU Pondok Ranggon yang memang sudah penuh. 

"Jika ada pemakaman di sana, biasanya sistem tumpang. Namun, kami masih memiliki ketersediaan lahan di TPU Cijantung dan TPU Rawa Terate," tambahnya.

Munjirin juga berjanji akan mengevaluasi titik banjir baru di Cipayung dan Ciracas, serta menindak tegas truk-truk boks yang kedapatan membuang sampah sembarangan di jalanan.

Audiensi yang berlangsung hangat ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Uus Kusmanto, Sekretaris Kota Eka Darmawan, serta 10 Camat se-Jakarta Timur. Sebelum rapat dimulai, rombongan PDI Perjuangan sempat disambut ramah oleh Kabag Pemerintahan Jaktim, Carlos Reinaldo Damanik, di ruang kerjanya. (Ralian)

Quote