Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi l DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto, menegaskan Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global.
"Tujuan utama kita adalah memperluas pasar dan memperkuat ekonomi. Ini bukan soal berpihak, tetapi bagaimana Indonesia bisa mengambil manfaat di tengah percaturan global," ujar Utut, dikutip Kamis (23/4/2026).
Utut menjelaskan, langkah Indonesia bergabung dengan BRICS bertujuan memperluas pasar ekonomi dan mendorong pertumbuhan nasional, mengingat negara-negara dalam kelompok tersebut mencakup sebagian besar populasi dunia.
"Kita tetap bebas aktif. Tidak masuk aliansi militer," ucap Utut.
"Justru ini menjadi nilai tambah karena kita bisa bersahabat dengan semua pihak," sambungnya
Ia juga menepis kekhawatiran bahwa kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat akan menggeser posisi Indonesia menjadi bagian dari aliansi tertentu.
"Kedaulatan udara tetap mutlak. Tidak ada itu akses bebas," tegas Utut.
"Semua tetap harus melalui izin sesuai aturan yang berlaku," lanjutnya.
Menurut Utut, kerja sama pertahanan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas melalui modernisasi alat utama sistem senjata, transfer teknologi, pendidikan militer profesional, serta peningkatan interoperabilitas melalui latihan bersama.
"Indonesia tidak dalam posisi bermusuhan dengan negara manapun. Selama melintas sesuai aturan internasional dan menghormati wilayah kedaulatan, tidak perlu dikhawatirkan," ujar Utut.
Terkait misi perdamaian TNI di bawah naungan UNIFIL, ia menilai Indonesia sebaiknya tetap melanjutkan komitmennya sebagai bagian dari amanat konstitusi.
"Kita sudah berkomitmen. Sebaiknya tidak ditarik," tutur Utut.
"Yang penting kita pastikan perlindungan maksimal bagi prajurit kita," sambungnya.
Utut juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian pertahanan nasional, termasuk pengembangan teknologi militer dalam negeri.
"Kalau kita ingin kuat, kita harus punya saintis dan teknologi sendiri. Tidak bisa terus bergantung sebagai pembeli," ujar Utut.
Ia menambahkan, pembahasan revisi Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) masih ditunda sambil menunggu kesiapan pemerintah.
"Revisi belum menjadi prioritas karena pemerintah sebagai pengguna belum siap. Kita tunggu kesiapan dari pihak eksekutif," kata Utut.
Menutup pernyataannya, Utut mengajak seluruh pihak menjaga persatuan nasional di tengah situasi global yang semakin kompleks.
"Kita harus tetap solid. Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan tetap berorientasi pada perdamaian," pungkasnya.
