Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino, menanggapi serius wacana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana pemajakan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka.
Meski mengapresiasi semangat pemerintah dalam mencari sumber pendapatan baru, Harris memperingatkan agar kebijakan tersebut tidak dirumuskan secara terburu-buru.
"Pernyataan Pak Menkeu itu baru sebatas wacana atau ide awal, bukan draf kebijakan yang matang. Saya apresiasi semangat 'ofensif' beliau untuk mencari sumber pendapatan negara, tetapi kita harus hati-hati," ujar Harris saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/4).
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo yang Jarang
Harris menilai pendekatan fiskal semata tidak cukup untuk mengeksekusi rencana besar tersebut. Ia menekankan tiga poin utama yang wajib menjadi pertimbangan pemerintah:
1. Hukum Internasional: Selat Malaka merupakan jalur pelayaran global yang berada di bawah rezim kebebasan navigasi. Harris menegaskan bahwa pungutan tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh Indonesia.
"Pengenaan pajak atau pungutan harus melalui kesepakatan multilateral, khususnya dengan negara pantai lainnya seperti Malaysia dan Singapura," ungkapnya.
2. Geopolitik & Stabilitas Kawasan: Kebijakan ini berisiko memicu resistensi dari negara-negara pengguna jalur pelayaran internasional yang dapat berdampak pada hubungan diplomatik.
3. Dampak Ekonomi & Logistik: Pemerintah perlu menghitung secara presisi apakah potensi penerimaan negara sebanding dengan risiko disrupsi logistik atau kemungkinan relokasi jalur pelayaran oleh perusahaan global.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, Komisi XI mendorong pemerintah untuk tetap berpijak pada realitas ekonomi saat ini. Harris menyarankan agar Kemenkeu lebih fokus mengoptimalkan penerimaan dari sektor riil yang dinilai masih memiliki banyak celah kebocoran.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa ide strategis ini layak dikaji untuk jangka panjang, namun harus berbasis data yang kuat dan diplomasi yang matang.
"Posisi saya, ini boleh dikaji sebagai strategi jangka panjang, tetapi harus dilakukan secara terukur. Jangan sampai wacana ini justru mengganggu iklim investasi dan hubungan diplomatik kita," pungkasnya.
