Jakarta, Gesuri.id ,- Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera merombak usulan anggaran untuk tahun 2027.
Anggaran jumbo senilai Rp270 triliun yang sempat diajukan dipastikan bakal dipangkas secara signifikan demi efisiensi program.
Keputusan tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam rapat kerja (raker) tertutup antara Komisi IX DPR RI dan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Kami meminta teman-teman di BGN untuk segera memperbaiki (usulan anggaran) sesuai dengan kebutuhan yang akan dijalankan pada tahun 2027," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, seperti dilansir Antara.
Charles menjelaskan bahwa data anggaran senilai Rp270 triliun yang dipaparkan dalam rapat tersebut belum bersifat final. Angka pagu indikatif itu rupanya masih menggunakan draf susunan pimpinan BGN terdahulu, sebelum mereka dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Charles memberikan catatan khusus bahwa angka tersebut sama sekali tidak menjadi acuan baku ke depan.
"Saya harus memberikan disclaimer (penafian) bahwa anggaran ini bukan anggaran yang akan disetujui dan digunakan, karena ini disusun oleh pimpinan BGN yang lama," tegas Charles.
Saat ini, jajaran pimpinan baru BGN tengah merombak dan menyusun ulang seluruh program kerja untuk periode 2027. Langkah ini dipastikan memicu penyesuaian struktural, mulai dari efisiensi anggaran dalam skala besar hingga kalkulasi ulang jumlah penerima manfaat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Pihak BGN tadi memastikan kepada kami bahwa anggaran pada 2027 pasti akan berkurang jauh. Berapa jumlah pastinya? Kami belum tahu, mereka juga belum bisa memastikan karena proses penghitungan masih berjalan hingga saat ini," tutur Charles.
Selain persoalan pos keuangan, raker tersebut juga membahas nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang rencananya akan ditangguhkan.
Di saat yang sama, Komisi IX yang membidangi sektor jaminan sosial dan kesehatan ini turut mematangkan cetak biru (blueprint) pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) agar implementasinya lebih tepat sasaran.
