Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah, mendesak pemerintah segera menertibkan peredaran gula rafinasi yang diduga bocor ke pasaran umum dan menekan harga gula petani tebu lokal.
“Kami minta pemerintah segera menertibkan peredaran gula rafinasi yang bocor ke pasar. Ini jelas merugikan petani,” kata Wiwin, Minggu (31/8).
Ia menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/2020 tentang Penyelenggaraan Gula Rafinasi, gula jenis ini seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga.
Menurutnya, pembiaran distribusi yang tidak sesuai aturan berpotensi membuat petani tebu semakin terpuruk karena tidak mampu bersaing dengan gula rafinasi yang harganya lebih murah.
Wiwin menambahkan, keluhan petani terkait 76 ribu ton gula yang tidak terserap harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah.
Jika stok tersebut terus menumpuk, bukan hanya harga yang jatuh, tetapi juga keberlanjutan usaha tani tebu ikut terancam.
“Kalau gula sebanyak itu tidak terserap, jelas masalahnya sangat serius. Pemerintah harus hadir memberi solusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemprov Jatim bersama Bulog dan pabrik gula daerah menyiapkan skema penyerapan hasil produksi tebu lokal. Dengan mekanisme yang jelas, kestabilan harga bisa lebih terjamin dan petani tidak lagi dihantui kerugian.
“Komisi B siap mengawal agar ada koordinasi nyata dengan Bulog dan pabrik gula. Petani harus mendapat kepastian pasar,” ujarnya.
Data menunjukkan Jawa Timur masih menjadi produsen gula kristal putih terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 1,192 juta ton pada 2022 atau hampir setengah dari total nasional.
Proyeksi terbaru menyebutkan produksi gula di Jatim bahkan akan meningkat menjadi 1,457 juta ton pada 2025 dengan rendemen tebu sekitar 7,76 persen. Namun, capaian ini berisiko sia-sia jika distribusi dan penyerapan tidak segera dibenahi.
Sekjen DPP APTRI, Sunardi Edi Sukamto, juga mengingatkan sebagian petani kini tidak mampu melanjutkan operasional akibat gula menumpuk di gudang.
Mereka menagih janji pemerintah terkait dana Rp1,5 triliun dari Danantara yang disebut-sebut akan digunakan untuk membeli gula rakyat.
