Jakarta, Gesuri.id - Kebijakan Work From Home (WFH) setiap Rabu bagi ASN Pemprov Jawa Timur menuai kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Dewan mendesak Gubernur Jatim segera melakukan evaluasi menyeluruh karena dinilai berpotensi kontraproduktif dan tidak sinkron dengan arah kebijakan nasional.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, menilai kebijakan tersebut belum berbasis kajian komprehensif, khususnya terkait pola mobilitas dan efektivitas efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Kalau tujuannya efisiensi BBM, harus melihat puncak mobilitas. Itu terjadi di awal atau akhir pekan kerja, seperti Senin atau Jumat, bukan di tengah minggu,” tegas Yordan, Kamis (26/3/2026).
Ia menilai penempatan WFH di hari Rabu justru berisiko memecah ritme kerja birokrasi dan mengganggu kontinuitas pelayanan publik. “Ritme kerja jadi terputus. Senin–Selasa kerja normal, Rabu WFH, lalu Kamis mulai lagi. Koordinasi bisa tertunda, bahkan harus diulang,” ujarnya.
Tak hanya itu, Yordan juga menyoroti potensi ketidaksinkronan dengan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota. Kondisi ini dinilai dapat menghambat koordinasi lintas level pemerintahan, terutama jika agenda penting digelar pada hari Rabu.
Dari sisi ekonomi, ia mengingatkan adanya dampak lanjutan yang tidak boleh diabaikan, mulai dari sektor transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar perkantoran yang berpotensi kehilangan aktivitas.
Ia juga mengkritik alasan penghindaran long weekend sebagai dasar kebijakan. Menurutnya, pengawasan ASN tetap dapat dilakukan melalui teknologi, seperti sistem pelaporan berbasis geotagging.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Kalau alasannya menghindari libur panjang, berarti fokusnya bukan lagi efisiensi. Ini menunjukkan kebijakan belum sepenuhnya berbasis tujuan yang jelas,” katanya.
Karena itu, DPRD Jatim mendesak Pemprov segera mengevaluasi kebijakan WFH tersebut secara komprehensif, berbasis data mobilitas dan konsumsi energi, serta diselaraskan dengan kebijakan nasional.
“Kita tidak menolak WFH, tapi jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Harus ada kajian kuat dan sinkron dengan pusat,” pungkasnya.
